ASPEK HUKUM DALAM PERLINDUNGAN DANA NASABAH PERBANKAN DAN ASURANSI

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perbankan dan asuransi memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua pihak dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, utk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yg diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Setiap bank dan perusahaan asuransi harus memiliki image yang baik di dalam masyarakat agar suatu bank dan perusahaan asuransi dapat dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan perbankan dan perasuransian. Bank dan perusahaan asuransi harus dapat menjaga dan menjamin pengelolaan dana para nasabahnya sehingga memberikan rasa aman bagi nasabah untuk memberikan kepercayaan yang penuh bagi perbankan dan asuransi dalam menyimpan dan mengelola dananya. Image suatu bank dan asuransi dalam masyarakat menentukan kualitas dari suatu bank dan perusahaan asuransi itu sendiri. Apabila kepercayaan masyarakat baik terhadap suatu bank maupun perusahaan asuransi menurun, maka akan mempengaruhi sistem perbankan dan asuransi itu sendiri. Di industri perbankan, para nasabah akan melakukan penarikan dananya secara besar-besaran (rush).

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden mengesahkan pelaksanaan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang kemudian disingkat dengan LPS sebagai upaya untuk lebih menguatkan kondisi moneter pada saat itu. Salah satu isi dari undang-undang tersebut yaitu ketentuan tentang penjaminan simpanan nasabah seperti pada Pasal 10 yang menjelaskan simpanan nasabah yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnnya yang dipersamakan dengan itu dijamin oleh LPS. Skim penjaminan LPS telah dimulai secara penuh pada sejak tangg al 22 Maret 2007. Apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan keuangan dan gagal disehatkan kembali sehingga harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu, sebagaimana ditetapkan. Adapun simpanan nasabah yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Sedangkan pada perusahaan asuransi, sampai saat ini belum ada lembaga atau hukum yang secara pasti melindungi dan menjamin dana nasabahnya.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Dana Nasabah Bank

Perlindungan bagi para nasabah penyimpan dana memang merupakan suatu hal yang bersifat mutlak bagi para pelaku bisnis perbankan. Selama ini, kurang terlindunginya para nasabah penyimpan saat ini memang dapat dirasakan sejak pertama kali nasabah penyimpan menyerahkan dana mereka pada bank yang dipercayai tersebut.

Secara yuridis, hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan adalah berkaitan satu sama lain, disatu pihak nasabah menginginkan dana yang dimilikinya aman dengan dititipkan pada bank, disisi yang lain bank mengharapkan masyarakat menitipkan dananya pada bank yang bersangkutan dengan harapan dana yang terkumpul nantinya dapat disalurkan melalui kredit dan bank memperoleh imbalan bunga dari pihak debitur.

Dalam rangka pembukaan rekening simpanan, para nasabah tidak cukup mendapat informasi yang memadai mengenai keamanan atas dana yang mereka akan titipkan pda bank, tetapi bank hanya memberikan informasi tentang tingkat suku bunga, biaya administrasi, jangka waktu simpanan (khusus deposito) dan cara penarikan dana kembali serta saldo minimal yang boleh tersisa.

Ketidakberimbangan posisi hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank merupakan faktor utama dimunculkannya mengenai perlindungan dana nasabah penyimpan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan demikian, diharapkan nantinya setiap nasabah mendapatkan informasi secara langsung dari pihak bank bahwa dana mereka aman karena telah dijamin melalui lembaga penjamin simpanan, sehingga dapat menepis kekhawatiran pihak nasabah penyimpan dana pada bank.

Lembaga tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi lembaga yang memberikan jaminan terhadap dana nasabah penyimpan dan diharapkan dapat lebih baik dari yang selama ini pernah ada dalam hal menjamin dana pihak ketiga, baik dari segi kepastian hukum tentang dana simpanan nasabah pada suatu bank, maupun sisi pelayanan, dan secara hukum, lembaga tersebut dipayungi oleh peraturan perundang-undangan yang memadai, sehingga kelahiran dan keberadaannya dapat benar –benar dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan nasabah penyimpan secara khusus.

Dengan adanya lembaga penjamin simpanan yang berperan sebagai penjamin dana nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah bank adalah mengikuti Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Dalam hal ini, nasabah bank didahulukan pembayarannya dibandingkan kreditor konkuren lainnya. Pada umumnya, pengembalian dana nasabah harus menunggu hasil pencarian harta dan atau penagihan piutang kepada debitur setelah terlebih dahulu dikurangi dengan biaya pembayaran gaji pegawai terutang, biaya perkara dipengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang, dan biaya kantor. Simpanan dan bunga dapat secara utuh dan dengan waktu yang relatif cepat dapat terbayarkan. Hanya saja belum adanya pengalaman industri perbankan Indonesia dalam hal sistem penjaminan simpanan (deposit protection system) yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh.

Pada dasarnya, ada nasabah penyimpan dana  yang memperhitungkan keberadaan bank tersebut menjadi anggota LPS atau tidak, tetapi mungkin rata-rata dari mereka tidak terlalu mengerti tentang kinerja LPS jika terjadi masalah tentang adanya bank gagal seperti kasus Bank Century. Tahun 2008, Bank Century mengalami kesulitan likuiditas karena beberapa nasabah besar Bank Century menarik dananya seperti Budi Sampoerna yang menarik uangnya yang mencapai Rp 2 triliun, sedangkan dana yang ada di bank tidak ada sehingga tidak mampu mengembalikan uang nasabah dan tanggal 30 Oktober dan 3 November sebanyak US$ 56 juta surat-surat berharga valuta asing jatuh tempo dan gagal bayar.

Pada umumnya, nasabah menyimpan dana untuk jumlah yang cukup besar dilakukan penyimpanan pada bank Umum Devisa yang memiliki jaringan wilayah yang luas dan berskala nasional dan selama nasabah mengadakan penarikan yang cukup besar tidak ada kendala likuiditas pada bank tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nasabah penyimpan dana yang cukup besar, hanya mengandalkan kepercayaan pada bank yang menjadi tempat menyimpannya. Hanya sedikit dari mereka yang memperhitungkan tentang keberadaan bank tersebut menjadi anggota LPS. Perlindungan (protection) terhadap nasabah penyimpan sangat terasa ketika terjadi krisis ekonomi dan pemerintah melikuidasi terhadap sejumlah bank pada pertengahan tahun 1997. Krisis tersebut mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada perbankan nasional menurun yang ditandai dengan penarikan dana masyarakat dalam jumlah yang sangat signifikan dari sistem perbankan (bank run).

Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat, pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan pada tahun 1998 sebagai upaya untuk memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank yang dikenal sebagai blanket guarantee. Namun, luasnya ruang lingkup blanket guarantee ternyata telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya moral hazard baik pada pihak pengelola maupun masyarakat, pemberian jaminan kepada nasabah penyimpan dalam hal ini berbeda dengan bentuk penjaminan melalui asuransi kredit yang selama ini ada.

Perbedaan terletak pada lingkup penjaminan, yaitu pada penjaminan simpanan yang dijamin adalah simpanan nasabah penyimpan pada bank yang dimaksudkan adalah apabila pada suatu bank bersangkutan ternyata dilikuidasi maka kewajiban pembayaran atas simpanan dilakukan oleh lembaga penjamin sedangkan pada asuransi kredit penjaminan dilakukan terhadap debitur yang kreditnya dinyatakan macet tersebut dari lembaga asuransi kredit. Pada asuransi kredit pembayaran dilakukan kepada bank bersangkutan artinya bahwa bank tersebut masih tetap dapat beroperasi, sedangkan pada penjaminan simpanan pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan akan beralih kepada lembaga penjamin simpanan berkaitan tidak beroperasinya bank bersangkutan karena telah dinyatakan likuidasi. Blanket guarantee tidak mendorong pengelolaan bank untuk melakukan usaha secara prudent (hati-hati), sementara masyarakat kurang memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam menyimpan dana atau menggunakan jasa bank. Penerapan penjaminan secara menyeluruh menyebabkan tidak tumbuhnya disiplin pasar.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mempertahankan stabilitas sistem perbankan nasional, penjaminan kewajiban pembayaran bank tetap diperlukan untuk masa yang akan datang. Namun demikian, resiko pembebanan anggaran negara dan timbulnya moral hazard akibat penerapan penjaminan yang akan dilakukan harus dapat diminimalkan. Sehubungan dengan itu, penjaminan kewajiban pembayaran bank perlu dibatasi sehingga hanya meliputi penjaminan simpanan nasabah penyimpan dana di bank perlu dibatasi. Pengurangan jaminan dari kondisi saat ini melalui blanket guarantee sampai pada tingkat terbatas yang lebih ideal harus dilakukan dengan hati-hati dan bertahap (gradually phased out). Lingkup dan tingkat penjaminan yang terbatas tersebut akan dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan.

Sebagai kunci utama untuk keberhasilan kerja LPS kedepan adalah indepedensi lembaga ini agar lebih memiliki wewenang penuh dalam melakukan penanganan bank gagal ketika ijin bank dicabut oleh BI. Sedangkan solusi untuk meminimalisir terjadinya moral hazard adalah dengan penerapan good corporate governance dan penerapan manajemen resiko oleh masing-masing bank yang dilakukan bersama-sama dengan adanya disiplin pasar, penerapan prinsip kehati-hatian, keterlibatan nasabah bank untuk memonitor kerja bank, serta pengawasan dan penegakkan hukum.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah dukungan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk sadar mengetahui arti penting penjaminan dari dana mereka yag tersimpan di bank dengan melihat suku bunga yang diberikan. Keterbukaan dan akuntabilitas penjaminan simpanan merupakan kunci keberhasilan lembaga simpanan ini dibentuk.

B. Perlindungan Dana Nasabah Asuransi

Berbeda dengan pebankan yang memiliki LPS, bagaimana dengan perlindungan terhadap nasabah industri jasa keuangan terutama nonbank?

Secara spesifik, di industri keuangan nonbank, perlindungan nasabah seperti di pasar modal dan asuransi misalnya, tidak memiliki perangkat yang lengkap seperti di industri perbankan.

Nyaris sejak sewindu silam, nabasah bank boleh tidur nyenyak karena dana mereka di perbankan nasional dilindungi oleh skema penjaminan dengan beroperasinya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Memang ada nilai maksimum penjaminan, tetapi adanya LPS lebih baik daripada hilang semua.

Di industri pasar modal dimana ratusan triliun rupiah dana milik sekitar 300.000 pemodal ritel juga belum mendapatkan perlindungan semestinya. Skema investor protection fund (IPF) mungkin masih menjadi perdebatan dan belum menjadi target pasti para birokrat tersebut.

Kondisi serupa juga terjadi di industri asuransi. Nasib Lembaga Penjamin Polis (LPP) masih sangat kabur meskipun dibahas bersama sejak lebih dari satu dekade silam. Keberadaan UU No.2/1992 tentang Usaha Perasuransian bahkan tidak menyentuh pasal-pasal perlindungan nasabah.

Dalam satu dekade terakhir, kalangan asuransi justru berhasil mensponsori amandemen UU No.37/2004 atas UU No. 4/1998 tentang Kepailitan terutama pada 2 ayat 5. Dalam UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat ketentuan bahwa ketika debitor adalah perushaan asuransi atau reasuransi, maka pengajuan permohonan pailit dilakukan oleh Menteri Keuangan. Beleid tersebut mengamankan perusahaan asuransi dari sanksi pailit kala bersengketa dengan nasabah karena wewenang pengajuan pailit hanya oleh Menteri Keuangan.

Kini nasabah pemegang polis asuransi seakan hanya bisa bernaung dengan mengandalkan UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masalahnya, UU Perlindungan Konsumen itu sendiri tidak mengatur persoalan penjaminan dan pengembalian dana nasabah jika terjadi kasus perusahaan asuransi bermasalah.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memang telah mendorong pembentukan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) yang diharapkan berperan maksimal. Sayangnya tidak semua kasus bisa diselesaikan lewat proses arbitrase dan mediasi tersebut.

Kasus gagal bayar produk asuransi berbasis investasi dengan nama Diamond Investa milik PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) yang hingga kini belum juga selesai bisa menjadi pelajaran berharga. Masih ada nasabah yang bersengketa dengan manajemen asuransi dengan nilai sengketa diatas Rp500 juta, batasan nilai yang merupakan wewenang BMAI.

Lagipula, di kasus Bakrie Life, jumlah nasabah yang begitu banyak tidak bisa diselesaikan secara perdata dan seefektif bila hanya menyangkut dua pihak atau sedikit pihak.

Data per September 2011 memperlihatkan premi yang dikumpulkan industri asuransi mencapai nyaris Rp100 triliun dengan Rp67 triliun berasal dari polis asuransi jiwa (tidak termasuk Jamsostek dan yang lainnya). Nilai yang tidak sedikit tentunya.

Di sejumlah negara Asia seperti Malaysia, Korea Selatan dan Jepang, mekanisme penjaminan dana publik baik asuransi maupun perbankan disatukan dalam lembaga yang sama. Konsep yang berbeda diterapkan di Eropa yang memiliki lembaga khusus masing-masing.

Mana pilihan yang terbaik untuk mekanisme penjaminan dana publik baik asuransi maupun perbankan disatukan atau tidak tergantung dari kebijakan pemerintah, dukungan legislatif dan komitmen dari pelaku industri asuransi sendiri.

Kabar terakhir, mekanisme penjaminan dana publik juga masuk Rancangan Undang- Undang (RUU) Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang masih menanti disetujui DPR.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

  1. Di industri perbankan, perlindungan dana nasabah lebih jelas d bandingkan dengan industri asuransi yaitu dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan juga dilengkapi dengan seperangkat hukum yang jelas.
  2. Pada umumnya, nasabah menyimpan dana untuk jumlah yang cukup besar dilakukan penyimpanan pada bank umum devisa yang memiliki jaringan wilayah yang luas dan berskala nasional dan selama nasabah mengadakan penarikan yang cukup besar tidak ada kendala likuiditas pada bank tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nasabah penyimpan dana yang cukup besar, hanya mengandalkan kepercayaan pada bank yang menjadi tempat menyimpannya. Hanya sedikit dari nasabah yang memperhitungkan tentang keberadaan bank tersebut menjadi anggota LPS.
  3. Dalam menangani bank gagal atau dilikuidasi, LPS akan mengambil tindakan membubarkan badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, menetapkan status sebagai bank dalam likuidasi dan menonaktifkan seluruh direksi dan komisaris. Mekanisme pembayaran nilai penjaminan ini setelah verifikasi selesai, LPS akan melakukan pembayaran awal, artinya belum semuanya, kalau sudah ada yang clear benar akan dilakukan pembayaran. Untuk keseluruhan pembayaran, paling lama 90 hari kerja sejak bank tersebut dicabut izinnya.
  4. Peran Lembaga Penjamin Simpanan kedepan dalam membantu pemerintah dapat mengurangi beban anggaran negara dengan premi yang dibayarkan oleh bank yang menjadi anggota LPS dan meminimalkan moral hazard pengelola perbankan dengan membantu BI dalam mengawasi perbankan yang menjadi anggotanya, meskipun LPS memiliki hidden agenda terkait usulannya untuk menurunkan dana penjaminan dari Rp 2 Miliar saat ini menjadi Rp 100 juta. Salah satunya karena beban yang ditanggung LPS sangat besar dibanding perbaikan ekonomi.
  5. Di industri asuransi, perlindungan dana nasabah tidak memiliki perangkat yang lengkap seperti di industri perbankan baik dari segi hukum maupun lembaga perlindungan. Meskipun terdengar adanya Lembaga Penjamin Polis (LPP), tetapi nasib Lembaga Penjamin Polis (LPP) ini masih sangat kabur meskipun telah dibahas bersama sejak lebih dari satu dekade silam.
  6. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mendorong pembentukan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) yang diharapkan dapat berperan maksimal. Namun, tidak semua kasus bisa diselesaikan lewat proses arbitrase dan mediasi oleh BMAI tersebut.

 

Sumber:

e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/probank/article/download/16/17

http://www.jayaproteksindo.co.id/news.php?modul=detail&id=144

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: