SISTEM AKUNTANSI NEGARA JEPANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi yang sangat cepat dengan kemajuan teknolgi, aktivitas pasar modal pun dituntut untuk setara dalam member kemampuan menghasilkan informasi.Akuntansi adalah hal yang dilihat dalam memainkan peran untuk menghasilkan informasi, yang berguna bagi pihak internal maupun pihak eksternal.Tujuan dari akuntansi adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan untuk membuat keputusan ekonomi.Akuntansi memberikan seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memfasilitasi alokasi pemusatan sumberdana oleh pengguna. Jika informasi tersebut dapat di andalkan maka sumberdaya yang terbatas dapat di alokasikan secara optimal danefesien.

Akuntansi Internasional mempunyai peran yang sangat kompleks, dimana ruang lingkup pelaporannya ialah perusahaan yang multinasional dengan operasi dan transaksilintas Negara dengan kewajiban pelaporannya terhadap pengguna pelaporan di Negara lain.

Jepang mempertimbangkan untuk menunda adopsi standar akuntansi global, International Financial Reporting Standard (IFRS) dengan pertimbangan bahwa andaikan adopsi IFRS dipaksakan bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham akan mengganggu pertumbuhan perusahaan-perusahaan di jepang dan akan menyebabkan beban administrasi yang besar.

Menurut asisten menteri keuangan Jepang, Shozaburo Jimi mengemukakan, “andaikan  perusahaan-perusahaan Jepang diperlukan untuk  memberlakukan IFRS, maka akan membutuhkan cukup waktu, lima sampai tujuh tahun, untuk persiapan”. Jepang menunda pengenalan wajib standar akuntansi global setelah tanggal target awal tahun 2015.Langkah untuk mengadopsi standar akuntansi internasional semakin cepat bergulir setelah terus menerus didorong oleh para regulator.

Di Jepang, tahun 2009 Business Accounting Council telah mengusulkan agar semua perusahaan yang terdaftar di bursa saham Jepang menggunakan IFRS sebagai acuan untuk menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi mereka untuk tahun yang berakhir di 2015 atau 2016. Regulator menjadwalkan tahun depan untuk memutuskan apakah perubahaan standar ke IFRS akan diberlakukan sebagai mandat (wajib) bagi Jepang.

1.2       Rumusan Masalah

Bagaimana sistem akuntansi negara Jepang?

1.3       Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui sistem akuntansi negara Jepang.

1.4       Manfaat Penulisan

1.4.1    Manfaat Akademis

Menambah pengetahuan dalam akuntansi internasional tentang sistem akuntansi pada negara Jepang.

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1       Sistem Akuntansi Jepang

Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestic dan internasional. Dua badan pemerintah yang terpisah bertanggung jawab atas regulasi akuntansi dan hukum pajak penghasilan perusahaan di Jepang memiliki pengaruh lebih lanjut pula. Pada paruh pertama abad ke-20, pemikiran akuntansi mencerminkan pengaruh Jerman pada paruh kedua, ide-ide dari AS yang berpengaruh. Akhir-akhir ini, pengaruh badan Badan Standar Akuntansi Internasional mulai dirasakan dan pada tahun 2001 perubahan besar terjadi dengan pembentukan organisasi sektor swasta sebagai pembuat standar akuntansi.

Jepang merupakan masyarakat tradisional dengan akar budaya dan agama yang kuat. Kesadaran kelompok dan saling ketergantungan dalam hubungan pribadi dan perusahaan berlawanan dengan hubungan independen yang wajar diantara individu-individu dan kelompok di negara-negara barat. Perusahaan Jepang saling memiliki ekuitas saham satu sama lain, dan sering kali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa yang disebut sebagai keiretsu. Bank sering kali menjadi bagian dari kelompok industri besar ini.

Penggunaan kredit bank dan modal utang yang meluas untuk membiayai perusahaan besar terbilang sangat banyak bila dilihat dari sudut pandang Barat dan manajemen perusahaan terutama lebih bertanggung jawab kepada bank dan lembaga keuangan lainnya, dibandingkan kepada para pemegang saham. Pemerintah pusat juga memberlakukan control ketat atas berbagai aktivitas usaha di Jepang, yang berarti control birokrasi yang kuat dalam masalah-masalah usaha, termasuk akuntansi. Pengetahuan mengenai kegiatan usaha utamanya terbatas pada perusahaan dan pihak dalam lainnya seperti bank dan pemerintah.

Modal usaha keiretsu ini, sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi structural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi atau menggerakkan stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990-an. Krisis keuangan yang mengikuti “pergerakakn ekonomi” Jepang juga disebabkan oleh review standardisasi laporan keuangan Jepang.Jelas terlihat bahwa banyak praktik akuntansi menyembunyikan betapa buruknya perusahaan di Jepang. Sebagi contoh:

  1. Hilangnya konsolidasi standardisasi yang menyebabkan adanya perusahaan Jepang yang menutupi kerugian operasional dalam usaha gabungan. Investor tidak dapat melihat apakah kegiatan operasional perusahaan sepenuhnya benar-benar menguntungkan.
  2. Kewajiban pensiun dan pesangon hanya diakui 40 persen dari jumlah pinjaman karena hal itu merupakan batas pengurang pajak mereka. Hal ini mengarah pada praktik rndahnya kewajiban pensiun.
  3. Pemegang saham dibebani biaya, bukan berdasarkan harga pasar. Dibuat untuk mepertegas kohesi dari keiretsu, sehingga saham silang sangatlah luas. Perusahaan menahan mereka yang rugi, akan tetapi menjual mereka yang untung untuk mendapatkan laba.

Suatu perubahan besar dalam akuntansi ditunjukkan pada akhir tahun 1990-an untuk membuat kesehatan ekonomi perusahaan Jepang menjadi semakin transparan dan membawa Jepang lebih dekat dengan standar internasional.

2.2       Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi

Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga undang-undang: Hukum Komersial (company law), Undang-undang Pasar Modal (securities and exchange law) dan Undang-undang Pajak Penghasilan Perusahaan (corporate income tax law).

  1. Hukum komersial diatur oleh kementerian Kehakiman atau Ministry of Justice (MOJ). Hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan yang paling memiliki pengaruh besar. Dikembangkan dari hukum komersial Jerman, hukum yang awal di berlakukan pada tahun 1980, namun baru diimpelentasikan pada tahun 1899. Perlindungan terhadap kreditor dan pemegang saham merupakan prinsip utama dengan ketergantungan yang sangat jelas atas pengukuran biaya historis. Pengungkapan atas kelayakan kredit dan ketersediaan laba untuk pembagian dividen juga sama pentingnya. Seluruh perusahaan yang didirikan diwajibkan untuk memenuhi provisi akuntansi, yangdimuat dalam aturan-aturan menyangkut neraca, laporan laba rugi, laporan usaha dan skedul pendukung perusahaandengan kewajiban terbatas.
  2. Perusahaan milik public harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam Undang-undang Pasar Modal (SEL) yang diatur oleh Kementerian Keuangan Financial Services Agency (FSA). SEL dibuat berdasarkan Undang-undang Pasar Modal AS dan diberlakukan terhadap Jepang oleh AS selama masa pendudukan setelah perang dunia II. Tujuan utama SEL adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan investasi. Meskipun SEL mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama seperti hukum komersial, terminologi, bentuk dan isi laporan keuangan didefinisikan secara lebih spesifik oleh SEL; beberapa pos laporan keuangan direklasifikasikan untuk keperluan penyajian dan detail tambahan diberikan. Namun laba bersih dan ekuitas pemegang saham tetap sama menurut Hukum Komersial dan SEL.
  3. Dewan Pertimbangan Akuntansi Usaha atau Business Accounting Deliberation Council (BADC), sekarang menjadi Business Accoaunting Council (BAC) merupakan lembaga penasehat khusus bagi kementerian keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi sesuai dengan SEL. Selain itu, dapat membantah perubahan besar mengenai prinsip-prinsip yang berlaku umum pembukuan yang diberikan di Jepang. BADC dapat dikatakan merupakan sumber utama PABU di Negara Jepang sekarang ini. Tetapi BADC tidak dapat mengeluarkan standar yang berbeda dengan hukum komersial. Para anggota BADC diangkat oleh kementerian keuangan dan bekerja paruh waktu. Mereka berasal dari kalangan akademisi, pemerintahan, lingkaran bisnis serta anggota Institut Akuntan Publik Bersertifikat di Jepang (JICPA).

Perubahan besar dalam penetapan standar akuntansi di Jepang terjadi pada tahun 2001 dengan pembentukan Badan Standar Akuntansi Jepang atau Accounting Standards Board of Japan (ASBJ) dan lembaga pengawas yang terkait dengannya yang dikenal sebagai Lembaga Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standards Foundation (FASF). ASBJ kini memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan standardisasi pembukuan serta panduan implementasinya di Jepang. ASBJ memiliki 13 anggota, tiga di antaranya adalah anggota penuh. Juga terdapat staf teknik penuh untuk mendukung aktivitas tersebut. FASF bertanggung jawab untuk mendanai dan penamaan anggotanya. Pendanaan datang dari perusahaan dan profesi akuntan, bukan dari pemerintah. Sebagai organisasi sector swasta yang independen, ASBJ lebih kuat dan transparan bila dibandingkan dengan BAC, dan memiliki subjek hanya pada segelintir politisi dan saham khusus. ASBJ berkolaborasi dengan IASB dalam mengembangkan IFRS serta pada tahun 2005 meluncurkan proyek bersama dengan IASB untuk menghilangkan perbedaan yang ada antara IFRS dan standardisasi pembukuan Jepang. BAC tetap menjadi penasehat FSA mengenai standardisasi pembukuan dan juga bertanggung jawab untuk membuat standardisasi proses audit. Standardisasi pembukuan Jepang tidak boleh bertentangan dengan hukum komersial. Oleh karena itu, triangulasi standardisasi pembukuan, undang-undang perusahaan dan undang-undang perpajakan masih tetap menjadi gambaran dari laporan keuangan Jepang.

Tahap akhir yaitu signifikansi pengaruh kode pajak. Seperti di Prancis, Jerman dan dimana pun, beban dapat diklaim untuk kebutuhan pajak hanya jika telah dibooking secara penuh. Pendapatan kena pajak berdasar pada jumlah kalkulasi berdasarkan Undang-Undang Perusahaan tetapi jika hukum tersebut tidak mejelaskan mengenai perlakuan pembukuan.

Berdasarkan Undang-undang Perusahaan, laporan keuangan serta jadwal yang mendukung pada perusahaan kecil dan menengah merupakan subjek untuk audit hanya oleh auditor yang berwenang. Baik auditor berwenang atau independen, keduanya harus mengaudit perusahaan besar. Auditor independen harus mengaudit laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan sesuai dengan undang-undan pertukaran dan sekuritas. Auditor yang berwenang tidak memerlukan kualifikasi professional dan ditugasi oleh perusahaan secara penuh. Auditor yang berwenang biasanya focus pada manajerial direktur dan baik bekerja sesuai dengan kewenangannya atau tidak. Auditor independen melibatkan pemeriksaan terhadap laporan dan catatan keuangan serta harus dilakukan oleh akuntan public bersertifikasi certified public accountants- CPAs

Japanese Institute of Certified Public Accountants (JICPA) merupakan organisasi professional dari CPAs di Jepang. Seluruh CPAs harus termasuk ke dalam JIPCPA. Sebagai tambahan untuk memberikan panduan mengenai pelaksanaan audit, JIPCA mengeluarkan panduan mengenai permasalahan akuntansi, serta meyediakan input bagi ASBJ dalam mengembangkan standardisasi akuntansi. Standardisasi proses audit yang berlaku umum dikeluarkan oleh BAC daripada JIPCA. Certified Public Accoauntant and Auditing Oversight Board dibentuk pada tahun 2003. Agensi pemerintahan, didesain untuk mengawasi dan mengontrol auditor serta meningkatkan kualitas audit di Jepang. Hal ini dicantumkan FSA pada tahun 2004.

2.3       Pelaporan Keuangan

Perusahaan yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham yang berisi:

  1. Neraca
  2. Laporan laba rugi
  3. Laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham
  4. Laporan bisnis
  5. Jadwal terkait

Catatan yang menyertai neraca dan laporan laba rugi menjelaskan kebijakan akuntansi dan memberikan detail pendukung. Laporan usaha berisi garis besar usaha dan informasi mengenai operasi, posisi keuangan dan hasil operasi. Sejumlah skedul pendukung juga wajib dibuat, terpisah dari catatan atas laporan keuangan, yang meliputi:

  1. Perubahan dalam modal saham dan cadangan wajib
  2. Perubahan dalam obligasi dan utang jangka panjang dan jangka pendek
  3. Perubahan dalam aktiva tetap dan akumulasi depresiasi
  4. Aktiva dalam penjaminan
  5. Jaminan utang
  6. Perubahan dalam provisi
  7. Jumlah yang terutang kepada dan yang tertagih dari pemegang saham pengendali
  8. Kepemilikan ekuitas dalam anak perusahaan dan jumlah lembar saham perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaan tersebut.
  9. Piutang yang berasal dari anak perusahaan
  10. Transaksi dengan direktur, auditor wajib, pemegang saham pengendali dan pihak ketiga yang menimbulkan konflik kepentingan
  11. Remunerasi yang dibayarkan kepada direktur dan auditor wajib
    Informasi ini disusun untuk satu tahun tunggal berdasarkan suatu induk perusahaan dan diaudit oleh auditor yang berwenang. Hukum komersial tidak mengharuskan laporan arus kas.

Perusahaan yang mencatatkan sahamnya harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal (SEL) yang secara umum mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama dengan hukum komersial ditambah dengan laporan arus kas. Namun menurut SEL laporan keuangan konsolidasi yang utama bukan laporan keuangan induk perusahaan. Laporan keuangan dan skedul yang disusun sesuai dengan SEL harus diaudit oleh auditor independen. Ramalan arus kas untuk 6 bulan kedepan dimasukkan sebagai informasi tambahan dalam laporan kepada Kementerian Keuangan. Laporan ramalan lainnya juga dilaporkan. Secara keseluruhan, jumlah pelaporan ramalan perusahaan sangat besar di Jepang. Namun informasi ini hanya dilaporkan dalam laporan wajib dan jarang sekali disajikan dalam laporan tahunan untuk pemegang saham.

2.4       Pengukuran Akuntansi

Hukum komersial mewajibkan perusahaan-perusahaan besar untuk menyusun laporan konsolidasi. Selain itu perusahaan yang mencatatkan saham harus menyusun laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SEL. Akun perusahaan secara terpisah merupakan dasar bagi laporan konsolidasi dan umumnya prinsip akuntansi yang sama digunakan untuk keduanya. Anak perusahaan dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara langsung dan tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan dan operasionalnya. Metode Pooling of interest (penyatuan saham) untuk bisnis gabungan digunakan pada situsai tertentu saja di mana tidak ada perusahaan yang mengotrol perusahaan lainnya. Sebaliknya, bisnis gabungan dihitung karena pembelian. Goodwill dihitung dengan dasar harga pasar asset bersih yang didapatkan dan diamortisasi lebih dari 20 tahun atau kurang serta subjek terhadap tes penurunan nilai. Metode ekuitas digunakan untuk investasi dalam perusahaan afiliansi ketika perusahaan induk memberikan pengaruh signifikan daripada kebijakan operasional dan financial. Metode ekuitas juga digunakan untuk menghitung proyek gabungan, gabungan yang proporsional tidak diperbolehkan. Di bawah standar tingkat kurs saat akhir tahun, pendapatan dan beban dalam rata-rata serta penyesuaian pertukaran mata uang asing berada dalam ekuitas pemegang saham.

Persediaan yang ada harus dihitung apakah cocok dengan biaya atau lebih rendah atau nilai keuntungan besih. FIFO, LIFO, serta metode biaya rata-rata semuanya menerima metode cost-flow (arus biaya), dengan rata-rata yang paling baik. Investasi dalam saham dinilai pada harga pasar. Asset tetap dinilai pada biaya dan didepresiasi yang berkenaan dengan hukum pajak. Metode declining-balance (saldo menurun) merupakan metode depresiasi yang paling umum.Biaya penelitian dan pengembangan juga dicatat sebagai biaya pada saat terjadinya. Sewa menyewa keuangan lainnya memungkinkan kapitalisasi atau dianggap sebagi kontrak operasional. Pajak tangguhan dipersiapkan untuk perubahan sepanjang wajtu dengan menggunakan metode kewajiban. Kerugian bersyarat dipersiapkan hingga terbuka kemungkinan dan dapat diperkirakan. Keuntungan bagi para pensiun dan pegawai yang diberhentikan , diakui secara penuh karena pegawai berhak mendaptkannya dan obligasi tanpa dana terlihat seperti kewajiban. Dibutuhkan cadangan setiap tahun perusahaan harus mengalokasikan sejumlah 10 persen kas dividen dan bonus yang dibayarkan pada direktur dan auditor berwenang hingga cadangan mencapai 25 persen dari saham.

Kebanyakan praktik akuntansi dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari Perubahan Besar dalam Akuntansi. Perubahan- perubahan terakhir ini meliputi:

  1. Mengharuskan perusahaan yang mencatatkan sahamnya untuk membuat laporan arus kas
  2. Memperluas jumlah anak perusahaan yang dikonsolidasikan berdasarkan kendali yang dimiliki dan bukan persentase kepemilikan
  3. Memperluas jumlah perusahaan afiliasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan pengaruh signifikan dan bukan pada persentase kepemilikan
  4. Menilai investasi dalam surat berharga sebesar harga pasar dan bukan biaya perolehan
  5. Menilai persediaan dengan biaya yang lebih rendah atau niali bersih daripada dengan biaya
  6. Provisi penuh atas kewajiban tangguhan
  7. Akrual penuh atas pensiun dan kewajiban pensiun lainnya.

Ketika aktivitas bisnis perusahaan menjadi semakin berkembang setiap tahun, sistem akuntansi dari negara-negara individu tampak sederhana, berbeda dari negara ke negara lain. Baru-baru ini, tuntutan kebutuhan akan suatu sistem akuntansi berstandar internasional sehingga investor dapat memahami dan dengan baik membandingkan tampilan perusahaan dari negara lain ketika mereka mencari pembiayaan dari luar negeri. Sebagai hasil penelitian ini, standar akuntansi internasional diaplikasikan cesara bertahap.

Persetujuan Norwalk adalah hasil pertemuan antara FASB dan IASB pada bulan September 2002. Persetujuan tersebut mencari persamaan antara IFRS dan U.S. standard, untuk pemusatan lebih lanjut sebagai standar akuntansi internasional. Kebanyakan perusahaan Jepang menyingkapi informasi keuangan dengan menggunakan Standard Akuntansi Jepang.MOF, menerbitkan suatu memorandum berjudul ” Adoption of International Accounting Standards In Japan”. Tujuan Memorandum MOF adalah untuk mengumpulkan dan menyusun berbagai argumentasi tentang apa yang sebaiknya dilakukan di Jepang, dari suatu sudut pandang pejabat, mengenai pangadopsian standar akuntansi internasional untuk disetarakan dengan pengaodpsian European Union’s oleh IFRS 2005.

Dalam MOF Memorandum, sebagai langkah pertama, Dewan membuat pengamatan umum atas Kecenderungan trend internasional yang melingkupi IFRS, menghasilkan argument dan pendapat tentang IFRS dari suatu sudut pandang sah, dan menyediakan Komentar dewan tentang langkah selanjutnya. Dewan juga memberikan pendapatnya mengenai aplikasi IFRS untuk perusahaan asing seperti halnya perusahaan domestik.

2.5       Berbagai Argumentasi Tentang IFRS Di Jepang

2.5.1    Pendapat Pemerintah

Perusahaan Jepang menghasilkan dua satuan laporan keuangan meturut dua hukum: Kode Perdagangan dan Hukum Pertukaran Surat-Surat berharga. Internasional Standard lebih menyeluruh mengenai tingkat pengungkapan yang diperlukan. Sebagai contoh:

  1. Kuh Perdagangan Jepang tidak memerlukan penyingkapan suatu laporan arus kas dan statemen bagian pemegang saham, dimana itu diperlukan untuk standard internasional.
  2. Perencanaan penyisihan laba dan laporan tambahan ( seperti surat-surat berharga, aktiva tetap, akun modal, dan rekening cadangan) diperlukan di bawah Kuh Dagang Jepang tetapi tidaklah diperlukan di bawah Standard Internasional.
  3. Di bawah Kuh Dagang, hanya perusahaan besar diperlukan untuk menyingkapkan laporan konsolidasi, sedangkan standard internasional memerlukan penyingkapan laporan konsolidasi dengan mengabaikan ukuran perusahaan.
  4. Kuh Dagang memerlukan penyingkapan tentang laporan keuangan satu tahun, tetapi standard internasional memerlukan penyingkapan komparatif laporan keuangan dari beberapa tahun.
  5. Catatan tambahan terbatas di bawah Kuh Dagang tetapi itu adalah bagian penting dalam pengungkapan dalam standard internasional.

Salah satu alasan untuk menentang pemaksaan standard internasional, FSA negara, adalah bahwa standar internasional tidak diterima sebagai suatu praktek bahkan di Amerika Serikat menerapkan Standar Akuntansi Internasional untuk perusahaan domestik dan perusahaan asing yang sesuai dan adil

2.5.2    Opini Tentang Sektor Pribadi

Organisasi Ekonomi Federasi Jepang (yang kita kenal dengan Keindanren di Jepang) juga mengambil sikap yang negatif dengan standarisasinya. Dan pada tanggal 24 Juli 2003, Sir David Tweedie, Pemimpin rapat IASB yang mengunjungi Keidanren menyatakan:

Tujuan dari IASB untuk membentuk keseragaman standar akuntansi yang berkualitas tinggi yang digunakan di semua pasar dunia. Tapi kenyataannya banyak orang kehilangan dasrb akuntansinya di berbagai negara di dunia dan yang disayangkan juga kejadian di U.S serta Krisis Keuangan di Negara Asia. Itulah yang menyebabkan IASB untuk menyeragamkan Standar Akuntansi Internasional.

2.6       Syarat Pengungkapan Di Pasar Jepang dengan Perbedaan Standar Akuntansi

Karena Keunikan dari Standar Akuntansi Jepang dan IFRS memunculkan 3 perbedaan pengungkapan yang diciptakan di pasar Jepang:

  1. Standar Akuntansi dasar di Jepang
  2. Standar Akuntansi Dasar dengan Negara Asing
  3. Standar dari IFRS

Artikel analisis MOF termasuk dalam masalah potensial untuk menyatakan jepang dengan Standart Akuntansi Internasional. Berbagai standar pasar jepang yang diungkapkan dibawah ini:

Kasus Perusahaan Luar Negeri

  1. Langkah perusahaan luar negeri dengan standart jepang menurut hukum yang ada di jepang.
  2. Langkah Perusahaan Luar Negeri denagn Satndart dalam negeri atau Standart tiga negara menurut hokum yang ada dijepang.
  3. Gambaran tentang perusahaan Luar Negeri yang menggunakan IFRS
    IFRS tidak menemukan definisi lain Standart dalam Negeri dan Standart tiga negara.

2.7       Dualitas Regulasi Akuntansi Di Jepang

Kode Perdagangan mengatur prosedur–prosedur akunting korporat untuk tujuan utama menentukan secara akurat jumlah modal yang ada untuk dividen juga posisi kreditor yang tidak akan berbahaya karena hambatan properti korporat dari banyaknya distribusi dividen. Kode Perdagangan ini menegakkan periode profit dan metode kalkulasi rugi dan template saldo neracanya dipersiapkan langsung dari buku-buku akunting oleh sarana metode derivatif.

Meskipun detail regulasi mengenai akunting korporasi bisa ditemukan dalam Kode Perdagangan, aturan Kode Perdagangan dari Regulasi-Regulasi Mengenai Buku-Buku Perdagangan dan Kementerian Ordinansi Kehakiman diterapkan untuk item-item yang tidak didefinisikan secara spesi Hukum Pertukaran Sekuritas mendalilkan istilah, format dan metode-metode yang digunakan untuk persiapan saldo neraca, pernyataan profit dan rugi dan dokumen –dokumen lain yang berhubungan dengan kalkulasi finansial. Item-item ini dikirimkan menurut penggunaan yang wajar dan masuk akal termin, format dan metode persiapan yang ditentukan dalam Ordinansi MOF.

Dari sudut pandang yang lebih praktis, dokumen–dokumen kalkulasi finansial menyediakan informasi penting berkaitan dengan evaluasi–evaluasi sekuritas yang bisa dinegosiasikan dan perusahaan yang menerbitkan saat itu membagikan penempatan ataupenawaran perdana saham. Ordinansi ini mendukung pembuatan investigasi administratif lebih lancar dan semakin cepat. Ordinansi meningkatkan kewajaran transaksi dengan menyediakan representasi lebih akurat sementara memudahkan mereka untuk ditangani dalam cara lebih halus melalui format rasional yang melancarkan analisis-analisis lebih cepatu penawaran perdana saham.

Hukum Pertukaran Sekuritas ini diperkenalkan setelah Perang Dunia II dan ditujukan untuk mengkopi hukum yang sama ditetapkan pada 1933 dan 1934 di Amerika Serikat. Asumsi dasar dari otoritas pekerjaan dalam menyarankan legislasi korporat baru dan sekuritas-sekuritas bekerja baik di Amerika Serikat namun juga bekerja di Jepang.

2.8       Isu Lagenda

Catatan penting untuk adopsi Standar-Standar Akunting Internasional di Jepang adalah beberapa pernyataan finansial diharuskan memasukkan sebuah legenda yang diminta oleh Amerika Serikat. Seseorang bisa menunjukkan masalah lain dengan praktik-praktik akunting Jepang. Pada Agustus 1995 laporan tahunan Dana Moneter Internasional, administrasi kebijakan Jepang dituduh gagal untuk menggunakan ukuran efektif untuk memperbaharui kelambatan sistem perbankan, lebih jauh dikatakan “menunggu tidak akan memulihkan kerugian, namun malah menambahnya” dan IMF meminta Jepang mengambil tindakan cepat untuk mengkoreksi masalah-masalah bank ini. Laporan ini juga menyatakan bahwa : (1) mekanisme pasar yang sekiranya membantu depositor dan investor untuk menyeleksi bank-bank yang tidak bekerja karena penyingkapan yang tidak memadai dari pengoperasian informasi bank-bank; dan (2) penting bagi pemegang saham untuk menuntut kesempurnaan aturan yang lebih jelas ringkas menentukan bagaimana dana-dana ini perlu diamankan untuk membersihkan hutang yang menimbulkan masalah bank, termasuk reksadana.

Berbagai masalah yang timbul di Jepang dari perusahaan domestik dan internasional karena sistem akuntansi di Jepang berbedadari standar internasional. Bahkan penjualan standar akuntansi di Jepang tidak jelas dan proses penjelasan secara spesifik kebiasaan industri. Ditengah-tengah ekspansi dari pasar modal yang melintasi batas nasional, hak isolasi pasar Jepang dari negara asing untuk melanjutkan masalah standar akuntansi yang bersifat merugikan semua investor dan kerja sama di dunia, sebagai perampasan investor dunia dari pilihan yang berharga dan pilihan menambah simpanan terbatas untuk kerja sama.

2.8.1    Keunggulan dan Kelemahan Perusahaan Jepang yang Mengadopsi Standar Akuntansi Internasional

Di dalam negeri, perusahaan Jepang terbebani dengan kebutuhan untuk menyiapkan dua macam laporan keuangan untuk menyesuaikan persyaratan legal antara commercial code dan hukum pertukaran sekuritas. Dengan mengadopsi standar internasional mereka akan terbebas dari beban tersebut.

Bagaimanapun, metode akuntansi di Jepang sangat unik, perusahaan di Jepang mencoba menerima keuangan internasional yang diminta untuk memperlihatkan informasi performanyaberdasarkan standar negara asing, atau memperlihatkan metodologinya untuk menyesuaikan perbedaan standarnya. Ini akan menjadi rintangan yang besar untuk perusahaan di Jepang karena mereka akan sulit mengefisiensi biaya tambahan di pasar luar negeri.

Sebagai tambahan, pelaporan keuangan perusahaan cabang luar negeri, dipersiapkan berdasarkan standar negara asing yang akan dikonsolidasi dengan pelaporan keuangan perusahaan induk yang berdasarkan standar di Jepang. Ini merupakan perwujudan pasti untuk melawan tujuan internasional untuk menyeragamkan standar akuntansi.

2.8.2    Keunggulan Bagi Perusahaan Asing yang Bermaksud Untuk Menambah Simpanan Di Jepang

Perusahaan asing yang membolehkan mengajukan pelaporan keuangan dimana dipersiapkan berdasarkan ”home country standard” atau “third country standard” ke MOF. Bagaimanapun FSA menilai pelaporan tersebut untuk menilai jika dokumen menghindar dari resiko kompromi perlindungan investor domestik Jepang. Proses ini, tentu saja, menempatkan beban berat dalam kerja sama asing. Sebagai data, perusahaan asing mungkin mencoba menambah simpanan di pasar lain selain Jepang. Dengan memakai standar internasional dapat mengurangi masalah dan seharusnya menyelidiki lebih lanjut dengan tujuan yang ada dalam pikiran.

2.8.3    Keunggulan Bagi Perusahaan Asing yang Melakukan Bisnis Di Jepang

Pelaporan keuangan membutuhkan pengajuan ke MOF oleh perusahaan asing yang melakukan bisnis di Jepang sekarang ini membutuhkan persiapan berdasarkan prinsip akuntansi Jepang. Ini menempatkan beban berat pada kerja sama internasional. Perusahaan tersebut juga harus mempersiapkan dokumen keuangan berdasarkan standar untuk pelaporan kuarter utama mereka di negara asing.

Pertimbangan untuk masalah ini, mengganti standar akuntansi Jepang ke standar internasional adalah solusi yang ideal. Bagaimanapun, standar akuntansi Jepang tidak diciptakan semalaman, tetapi dari cerita masa lalu yang panjang dan melibatkan berbagai macam regulasi. Itu merupakan faktor lain, tergantung dari kultur dan pengertian tentang nilai, itu dapat mencegah konversi lain dari proses efisiensi. Standar yang akan diadopsi dari standar akuntansi internasional, tinjauan tentang hubungan hukum lain, seperti hukum komersial, hukum pergantian sekuritas, dan hukum pajak, yang dibutuhkan.

Konsekuensinya, pengadopsian yang cepat tentang standar akuntansi internasional kurang terpikirkan, kesempatan itu akan berpindah secara perlahan. Ini juga masalah yang harus dipertimbangkan dan di pecahkan di semua proses dari internasionalisasi total di dalam perekonomian di Jepang.

 

BAB III

PENUTUP

3.1       Kesimpulan

Negara Jepang menggunakan standar akuntansi Accounting Standards Board of Japan (ASBJ) dan lembaga pengawas yang terkait dengannya yang dikenal sebagai Lembaga Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standards Foundation (FASF). ASBJ kini memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan standardisasi pembukuan serta panduan implementasinya di Jepang. ASBJ memiliki 13 anggota, tiga di antaranya adalah anggota penuh. Juga terdapat staf teknik penuh untuk mendukung aktivitas tersebut. FASF bertanggung jawab untuk mendanai dan penamaan anggotanya.

Japanese Institute of Certified Public Accountants (JICPA) merupakan organisasi professional dari CPAs di Jepang. Seluruh CPAs harus termasuk ke dalam JIPCPA. Sebagai tambahan untuk memberikan panduan mengenai pelaksanaan audit, JIPCA mengeluarkan panduan mengenai permasalahan akuntansi, serta meyediakan input bagi ASBJ dalam mengembangkan standardisasi akuntansi. Standardisasi proses audit yang berlaku umum dikeluarkan oleh BAC daripada JIPCA. Certified Public Accoauntant and Auditing Oversight Board dibentuk pada tahun 2003. Agensi pemerintahan, didesain untuk mengawasi dan mengontrol auditor serta meningkatkan kualitas audit di Jepang. Hal ini dicantumkan FSA pada tahun 2004.

 

DAFTAR PUSTAKA

Frederick D. S. Choi, Gary K. Meek, 2010, International Accounting, 6th edition, Salemba Empat: Jakarta

http://www.scribd.com/doc/21245468/AKUNTANSI-KOMPARATIF-1

http://xmeizafitrianax.wordpress.com/2011/02/21/sistem-akuntansi-jepang

http://uziek.blogspot.com/2009/03/standar-akuntansi.html

http://nitha-lian.blogspot.com/2011/03/standar-akuntansi.html

http://inovarizka.wordpress.com/

http://jurnalakuntansikeuangan.com/2011/07/jepang-mungkin-menunda-adopsi-ifrs/

Leave a comment

ANALISIS KINERJA KEUANGAN

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT MUSTIKA RATU, TBK. PERIODE 31 DESEMBER 2012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1.1      Awal berdirinya PT. Mustika Ratu

PT Mustika Ratu berdiri pada tahun 1975 yang digagas oleh Ibu BRA. Mooryati Soedibyo yang membuka usaha rumah tangga. Tahun 1978 PT Mustika Ratu mulai menjalankan usahanya secara komersial, yaitu dengan memproduksi jamu yang didistribusikan di Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Medan. Hingga pada tahun 1980-an PT Mustika Ratu mulai mengembangkan berbagai jenis kosmetika tradisional. Pada tanggal 8 April 1981 PT Mustika Ratu resmi di operasikan dalam rangka memperkokoh struktur permodalan serta mewujudkan visinya sebagai perusahaan Kosmetika dan Jamu Alami Berteknologi Tinggi Terbaik di Indonesia. PT Mustika Ratu berdomisili di Jalan Gatot Subroto Kav. 74 – 75, Jakarta Selatan dan pabrik berlokasi di Jalan Raya Bogor KM 26,4 Ciracas Jakarta Timur.

PT Mustika Ratu mulai menerapkan standar internasional ISO 9002 tentang Sistem Manajemen Mutu serta ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan sejak tahun 1996. Ruang lingkup kegiatan PT Mustika Ratu meliputi pabrikasi, perdagangan dan distribusi jamu dan kosmetik tradisional serta minuman sehat, dan kegiatan usaha lain yang berkaitan. Berawal dari usaha rumah tangga, kini telah tumbuh menjadi perusahaan consumer products yang besar, dimana produknya menempati posisi puncak di pasar domestik dan diterima baik di pasar luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura, menyusul Brunei.

1.1.2      Produk-produk Mustika Ratu

Produk-produk Mustika Ratu mencakup jamu, kosmetik tradisional, dan minuman sehat yang dibuat dari bahan-bahan alami, diramu sesuai resep leluhur, pusaka Keraton Surakarta Hadiningrat, yang diwariskan turun menurun. Namun kini produk-produk ini dibuat dengan menggunakan teknik dan mesin modern yang memenuhi standar ketat kualitas dan keamanan.

Brand-brand di bawah PT Mustika Ratu ada tujuh buah, yaitu Mustika Ratu, Mustika Puteri, Bask For Men, Biocell, Ratu Mas, Moors dan Taman Sari Royal Heritage Spa.

Produk-produk Mustika Ratu mencakup:

  • Uric Tea, yaitu teh kesehatan yang mengatasi masalah asam urat dengan cara menurunkan kadar asam urat tersebut.
  • Jamu ramuan herbal tradisional.
  • Amuspa dan Buketan sebagai produk perawatan pribadi dan kosmetik.

Beberapa brand lain yang merupakan anak dari PT Mustika Ratu adalah Mustika Puteri yang lebih ditujukan untuk remaja puteri, Bask For Men merupakan produk perawatan tubuh khusus pria, Biocell lebih bersifat pada perawatan untuk mencegah penuaan, Ratu Mas yang berupa produk untuk luluran, Moors merupakan jajaran produk make up profesional, dan Taman Sari  Royal Heritage Spa adalah tempat perawatan kecantikan berupa spa.

Jajaran produk Mustika Puteri yang merupakan versi remaja dari Mustika Ratu adalah Acne Line, Basic Makeup, Fashionista, Decorative, Whitening Series, Cologne, Deodorant dan Supplement. Sementara itu, untuk Bast For Men jajaran produknya lebih sedikit, yaitu Splash Cologne, Deo Spray Cologne, Deodorant Roll-On, dan Jack-Met Odor Eliminator.

Brand Mustika Ratu lain yang cukup terkenal adalah Biocell dan Ratu Mas. Jika Biocell lebih fokus pada produk perawatan penuaan, jajaran produknya terdiri dari tiga kategori. Kategori tersebut antara lain Sun Flower untuk mencegah penuaan dini di usia lebih dari 25 tahun, Algae untuk mencegah penuaan di usia 40 tahun, dan Basic Make Up. Ratu Mas sendiri  adalah produk untuk luluran.

1.2  LATAR BELAKANG ANALISIS

Pada dasarnya yang melatarbelakangi pembuatan analisis laporan keuangan PT Mustika Ratu Tbk yaitu ingin mengetahui kualitas kinerja perusahaan tersebut. Sehingga kita dapat dengan jelas mengetahui arus kas, persediaan, ataupun laba/rugi yang terjadi di PT Mustika Ratu Tbk pada tahun yang bersangkutan. Selain itu dengan adanya analisis laporan keuangan tersebut kita dapat menilai profitabilitas (kemampuan menghasilkan keuntungan), solvabilitas (kemampuan memenuhi seluruh kewajibanya), likuiditas (kemampuan memenuhi kewajiban lancarnya), ataupun stabilitas (kemampuan mempertahankan usahanya) pada PT Mustika Ratu Tbk.

Dengan adanya analisis laporan keuangan yang jelas dan nyata pada PT Mustika Ratu Tbk, maka kita dapat menilai apakah keputusan maupun kebijakan-kebijakan yang dibuat berdampak positif atau negatif pada perusahaan tersebut. Kita juga dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, atau justru banyak mengalami kemunduran.

1.3 RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH

1.3.1 Rumusan Masalah

Laporan keuangan sangat penting bagi berbagai pihak yang berhubungan dengan sebuah perusahaan, karena dengan laporan tersebut dapat diketahui bagai mana kondisi keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu pada penulisan makalah ini penulis ingin merumuskan permasalahan yaitu bagaimana kinerja keuangan PT Mustika Ratu, Tbk. tahun 2012 dengan menganalisis laporan keuangannya.

1.3.2 Batasan Masalah

Agar lebih fokus dalam penulisan ini penulis hanya membatasi masalah yang berkaitan dengan laporan keuangan dengan rasio likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, aktivitas, dan rasio pasar berdasarkan data laporan keuangan PT Mustika Ratu, Tbk. tahun 2012.

1.4 TUJUAN PENULISAN

Dalam penulisan ini penulis bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan PT Mustika Ratu, Tbk. tahun 2012 dilihat dari tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, aktivitas, dan rasio pasar berdasarkan data dari laporan keuangan PT Mustika Ratu, Tbk. tahun 2012.

 

BAB II

PEMBAHASAN

  1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih (S. Munawir, 2010).

a. Current Ratio

Current  Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki.

Current Ratio = Aktiva Lancar / Hutang Lancar

= 352.880.309.210 / 58.646.329.121

= 6,017 = 601,7%

Analisis: Hasil perhitungan Current Ratio sebesar 601,7% yang berarti bahwa setiap Rp 1 hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp 6,017.

b. Cash Ratio

Cash  ratio  menunjukkan  kemampuan  perusahaan  untuk membayar  hutang  jangka pendek  dengan  kas  dan surat  berharga  yang dapat segera diuangkan.

Cash Ratio = Kas + Efek / Hutang Lancar

= 59.560.929.387 / 58.646.329.121

= 1,016 =101,6%

Analisis: Hasil perhitungan Cash ratio sebesar 101,6% yang berarti bahwa setiap Rp 1 hutang lancar dijamin oleh kas dan efek sebesar Rp 1,016.

c. Quick Ratio (Acid Test Ratio)

Quick Ratio menunjukkan besarnya alat likuid yang paling cepat bisa digunakan untuk melunasi hutang lancar.

Quick Ratio = Kas + Efek + Piutang / Hutang Lancar

                         = 59.560.929.387 + 207.371.532.634 / 58.646.329.121

= 4,552 = 455,2%

Analisis: Hasil perhitungan Quick ratio sebesar 455,2% yang berarti bahwa setiap Rp 1 hutang lancar dijamin oleh quick assets sebesar Rp 4,552.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut pada saat itu  dilikuidasikan (Bambang Riyanto, 1995). Rasio ini disebut juga Ratio Leverage.

a. Total Debt to Equity Ratio

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Total Debt to Equity Ratio = Total Hutang / Ekuitas Pemegang Saham

= 69.586.067.037 / 385.874.711.173

= 0,18 = 18%

Analisis: Hasil perhitungan Total Debt to Equity Ratio sebesar 18% yang berarti bahwa 18% dari setiap rupiah modal sendiri menjadi jaminan utang.

b. Total Debt  to Asset  Ratio        

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai dengan hutang.

Total Debt  to Asset  Ratio = Total Hutang / Total Aktiva

= 69.586.067.037 / 455.472.778.210

= 0,153 = 15,3%

Analisis: Hasil perhitungan Total Debt  to Asset  Ratio sebesar 15,3% yang berarti bahwa setiap Rp 1 aktiva dijamin oleh hutangsebesar Rp 0,153.

c. Long Term Debt To Equity Ratio

Rasio ini menunjukkan bagian setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan  untuk hutang jangka panjang.

Long Term Debt To Equity Ratio  = Hutang Jangka Panjang / Ekuitas Pemegang Saham

= 10.939.737.916 / 385.874.711.173

= 0,028 = 2,8%

Analisis: Hasil perhitungan Long Term Debt To Equity Ratio sebesar 2,8% yang berarti bahwa 2,8% dari setiap rupiah modal sendiri digunakan untuk menjamin hutang jangka panjang.

3. Rasio  Rentabilitas

Rasio rentabilitas menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva  atau modal yang menghasilkan laba. Dengan kata lain rentabilitas adalah  kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Bambang Riyanto, 1997). Rasio ini disebut juga sebagai Rasio Profitabilitas.

a. Gross Profit Margin

Rasio ini merupakan perbandingan antara penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan.

GPM = Laba Kotor / Penjualan Bersih

= 257.107.948.366 / 458.197.338.824

= 0,561 = 56,1%

Analisis: Hasil perhitungan Gross Profit Margin sebesar 56,1% yang berarti bahwa setiap Rp 1 penjualan menghasilkan laba kotor sebesar Rp 0,561.

b. Net Profit Margin

Net Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan volume penjualan.

NPM = Laba bersih setelah pajak / Penjualan Bersih

= 30.751.407.882 / 458.197.338.824

= 0,067 = 6,7%

Analisis: Hasil perhitungan Net Profit Margin sebesar 6,7% yang berarti bahwa setiap Rp 1 penjualan menghasilkan laba bersih sebesar Rp 0,561.

c. Return On Asset (ROA)

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas aktiva yang dipergunakan. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yg telah dilakukan perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya.

ROA = Laba bersih setelah pajak / Total Aktiva

= 30.751.407.882 / 455.472.778.210

= 0,068 = 6,8%

Analisis: Hasil perhitungan ROA sebesar 6,8% yang berarti bahwa setiap Rp 1 aktiva menghasilkan laba bersih sebesar Rp 0,068.

d. Return On Equity (ROE)

ROE adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan.

ROE = Laba bersih setelah pajak / Total Ekuitas

= 30.751.407.882 / 385.886.711.173

= 0,08 = 8%

Analisis: Hasil perhitungan ROE sebesar 8% yang berarti bahwa setiap Rp 1 ekuitas menghasilkan laba bersih sebesar Rp 0,08.

4. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini sering disebut juga rasio perputaran atau turnover.

a. Rasio Perputaran Piutang Usaha (Receivable Turnover)

Rasio ini untuk mengukur sampai seberapa cepat perusahaan dalam mengumpulkan piutangnya. Semakin cepat berarti semakin sedikit jumlah dana yang perlu di tanamkan pada piutang.

Receivable Turnover = Penjualan / Piutang Usaha

= 458.197.338.824 / 202.886.352.100

= 2,258

Analisis: Hasil perhitungan Receivable Turnover sebesar 2,258 yang berarti bahwanilai penjualan adalah 2,258 kali dari nilai piutang.

b. Rasio perputaran aktiva tetap (Fixed Asset Turnover)

Perputaran aktiva tetap untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan aktiva tetap perusahaan mempengaruhi penjualan. Apabila perusahaan mencapai tingkat penjualan yang sama sedangkan aktiva tetap yang digunakan lebih sedikit berarti perusahaan semakin efektif. Rasio akan segera menurun bila tidak diikuti naiknya penjualan yang proporsional.

Fixed Asset Turnover = Penjualan / Aktiva Tetap

= 458.197.338.824 / 79.716.536.484

= 5,748

Analisis: Hasil perhitungan Fixed Asset Turnover sebesar 5,748 yang berarti bahwaperusahaan mampu mendapatkan penjualan yang nilainya 5,748 kali nilai aktiva tetapnya.

c. Rasio perputaran total aktiva (Total Asset Turnover)

Rasio ini menunjukkan efektifitas penggunaan aktiva operasi perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Apabila perusahaan menghasilkan penjualan yang sama dengan aset lebih sedikit berarti perusahaan tersebut semakin efektif karena memerlukan tingkat investasi yang lebih rendah. Semakin efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya, semakin sedikit aset yang diperlukan.

Total Asset Turnover = Penjualan / Total Aktiva

= 458.197.338.824 / 455.472.778.210

= 1,006

Analisis: Hasil perhitungan Total Asset Turnover sebesar 1,006 yang berarti bahwaperusahaan mampu mendapatkan penjualan yang nilainya 1,006 kali dari keseluruhan nilai aktivanya.

d. Rasio perputaran modal kerja bersih (Net Working Capital Turnover)

Modal kerja bersih adalah selisih aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini untuk menunjukan bahwa semakin baik perusahaan mendapatkan kepercayaan dalam memperoleh kredit jangka pendek, semakin sedikit dana yang perlu disediakan sendiri.

Net Working Capital Turnover = Penjualan / Modal Kerja

= 458.197.338.824 / 294.233.980.189

= 1,557

Analisis: Hasil perhitungan Net Working Capital Turnover sebesar 1,557 yang berarti bahwanilai penjualan yang diperoleh adalah 1,557 kali modal kerjanya.

5. Rasio Pasar (Market Ratio)

Rasio pasar merupakan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba dan dengan nilai buku per saham.

a. Earning Per Share (EPS)

Earning per share (EPS) menunjukan kemampuan entitas dalam memperoleh laba dan mendistribusikan laba yang diraih entitas kepada pemegang saham.

EPS = Laba bersih setelah pajak / Jumlah saham biasa yang beredar

= 30.751.407.882 / 428.000.000

= 71,849

Analisis: Hasil perhitungan EPS sebesar Rp 71,849 yang berarti bahwa setiap pemegang satu lembar saham biasa berhak atas laba perusahaan saat ini sebesar Rp 71,849.

b. Price/earning ratio (PER)

Price/earning ratio (P/E ratio) atau disingkat PER menunjukkan hubungan antara harga pasar saham biasa dengan earning per share (EPS).

PER = Harga pasar saham biasa / EPS

= 590 / 71,849

= 8,21 kali

Analisis: Hasil perhitungan PER sebesar 8,21 kali yang berarti bahwa saham biasa dapat dijual dengan harga 8,21 kali EPS-nya (8,21 x Rp 71,849).

c. Market to Book Value (MBV) Ratio

Market to Book Value (MBV) Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. Nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

Nilai Buku per Lembar Saham:

Book Value per Share = Total Ekuitas / Jumlah saham biasa yang beredar

= 385.886.711.173 / 428.000.000

= 901,604

Market to Book Value (MBV) Ratio:

MBV = Harga pasar saham biasa / Nilai buku per lembar saham

= 590 / 901,604

= 0,654 kali

Analisis: Hasil perhitungan MBV sebesar 0,654 kali yang berarti bahwa investor bersedia membayar saham biasa sebesar 0,654 kali nilai bukunya (0,654 x Rp 901,604).

 

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis untuk penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada PT Mustika Ratu Tbk, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

  1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas meliputi current ratio, cash ratio, dan quick ratio (acid test ratio). Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio likuiditas dapat dikatakan likuid karena perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang besar yang dimiliki perusahaan.

  1. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas meliputi total debt to equity ratio, total debt to asset ratio, dan long term debt to equity ratio. Berdasarkan hasil analisis rasio solvabilitas dapat dikatakan solvable karena komposisi total aktiva dan total modal lebih besar daripada total kewajiban, sehingga perusahaan mampu membiayai kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya.

  1. Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas meliputi gross profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity. PT Mustika Ratu secara garis besar memiliki nilai rentabilitas yang baik karena perusahaan selalu menghasilkan laba dari kegiatan penjualan dan sumber-sumber yang ada seperti aktiva dan modal.

  1. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas meliputi receivable turnover, fixed asset turnover, total asset turnover, dan net working capital turnover. Berdasarkan hasil analisis rasio aktivitas PT Mustika Ratu dapat dikatakan cukup efektif dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan penjualan.

  1. Rasio Pasar

Rasio pasar meliputi earning per share, price earning ratio, dan market to book value ratio. PT Mustika Ratu secara garis besar memiliki nilai pasar yang baik, artinya menunjukkan perusahaan semakin dipercaya dan nilai perusahaan menjadi lebih tinggi.

 

DAFTAR PUSTAKA

http://accountingub2012.blogspot.com/2013/10/v-behaviorurldefaultvmlo.html. Diakses pada tanggal 6 Mei 2014.

http://img.mustikaratu.com/mgr/mustikaratu/id/LK_Q4_2012.pdf

Munawir, S. 2010. Analisa Laporan Keuangan.Edisi Keempat. Jakarta: Liberty.

 

ANALISIS KINERJA KEUANGAN MANDOM CORPORATION TAHUN 2012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Gambaran Umum Perusahaan

Mandom Corporation adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Jepang terutama terlibat dalam pembuatan dan penjualan kosmetik. Mandom Corporationdidirikan pada tahun 1927 dengan nama Kintsuru Parfum Corporation dan merupakan produsen dan distributor perawatan rambut, perawatan kulit, parfum, dan deodoran. Perusahaan berubah nama menjadi Mandom Corporation pada tahun 1971 dan kini berbasis di Osaka, Jepang. Produknya mencakup produk gaya rambut, pewarnaan rambut produk, produk perawatan rambut, produk perawatan kulit, produk perawatan tubuh, produk perawatan kaki, dan lain-lain. Mandom Corporation menawarkan produk di bawah nama merek Gatsby, GB, Lucido, Tancho, Lucido-L, BabyVeil, Treatia, Barrier Repair, dan lain-lain. Perusahaan ini juga terlibat dalam penyediaan agen asuransi dan layanan pengelolaan gedung melalui anak perusahaannya. Perusahaan beroperasi terutama di Jepang, Indonesia, dan negara-negara lain di Asia Tenggara.

1.2  Latar Belakang Analisis

Pada dasarnya yang melatarbelakangi pembuatan analisis laporan keuangan Mandom Corporation yaitu ingin mengetahui kualitas kinerja perusahaan tersebut sehingga kita dapat dengan jelas mengetahui arus kas, persediaan, ataupun laba/rugi yang terjadi di Mandom Corporation pada tahun yang bersangkutan. Selain itu dengan adanya analisis laporan keuangan tersebut kita dapat menilai profitabilitas (kemampuan menghasilkan keuntungan), solvabilitas (kemampuan memenuhi seluruh kewajibanya), likuiditas (kemampuan memenuhi kewajiban lancarnya), ataupun stabilitas (kemampuan mempertahankan usahanya) pada Mandom Corporation.

Dengan adanya analisis laporan keuangan yang jelas dan nyata pada Mandom Corporation maka kita dapat menilai apakah keputusan maupun kebijakan-kebijakan yang dibuat berdampak positif atau negatif pada perusahaan tersebut. Kita juga dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, atau justru banyak mengalami kemunduran.

1.3 Rumusan Masalah

Laporan keuangan sangat penting bagi berbagai pihak yang berhubungan dengan sebuah perusahaan, karena dengan laporan tersebut dapat diketahui bagai mana kondisi keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu pada penulisan makalah ini penulis ingin merumuskan permasalahan yaitu bagaimana kinerja keuangan Mandom Corporation tahun 2012 dengan menganalisis laporan keuangannya.

1.4 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan ini penulis bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Mandom Corporation tahun 2012 dilihat dari tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, aktivitas, dan rasio pasar berdasarkan data dari laporan keuangan Mandom Corporation tahun 2012.

 

BAB II

PEMBAHASAN

  1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih (S. Munawir, 2010).

a. Current Ratio

Current  Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki.

Current Ratio = Aktiva Lancar / Hutang Lancar

= 36.544.000.000 / 6.439.000.000

= 5,675 = 567,5%

Analisis: Hasil perhitungan Current Ratio sebesar 567,5% yang berarti bahwa setiap ¥ 1hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar sebesar ¥ 5,675.

b. Cash Ratio

Cash  ratio  menunjukkan  kemampuan  perusahaan  untuk membayar  hutang  jangka  pendek  dengan  kas  dan surat  berharga  yang dapat segera diuangkan.

Cash Ratio = Kas + Efek / Hutang Lancar

= 9.793.000.000 / 6.439.000.000

= 1,521 =152,1%

Analisis: Hasil perhitungan Cash ratio sebesar 152,1% yang berarti bahwa setiap ¥ 1 hutang lancar dijamin oleh kas dan efek sebesar Rp 1,521.

c. Quick Ratio (Acid Test Ratio)

Quick Ratio menunjukkan besarnya alat likuid yang paling cepat bisa digunakan untuk melunasi hutang lancar.

Quick Ratio = Kas + Efek + Piutang / Hutang Lancar

                         = 9.793.000.000 + 7.243.000.000 / 6.439.000.000

= 2,646 = 264,6%

Analisis: Hasil perhitungan Quick ratio sebesar 264,6% yang berarti bahwa setiap ¥ 1 hutang lancar dijamin oleh quick assets sebesar ¥ 2,646.

  1. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut pada saat itu  dilikuidasikan (Bambang Riyanto, 1995). Rasio ini disebut juga Ratio Leverage.

a. Total Debt to Equity Ratio

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Total Debt to Equity Ratio = Total Hutang / Ekuitas Pemegang Saham

= 8.518.000.000 / 47.083.000.000

= 0,181 = 18,1%

Analisis: Hasil perhitungan Total Debt to Equity Ratio sebesar 18,1% yang berarti bahwa 18,1% dari setiap yen modal sendiri menjadi jaminan hutang.

b. Total Debt  to Asset  Ratio        

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai dengan hutang.

Total Debt  to Asset  Ratio = Total Hutang / Total Aktiva

= 8.518.000.000 / 55.601.000.000

= 0,153 = 15,3%

Analisis: Hasil perhitungan Total Debt  to Asset  Ratio sebesar 15,3% yang berarti bahwasetiap ¥ 1 aktiva dijamin oleh hutangsebesar ¥ 0,153.

c. Long Term Debt To Equity Ratio

Rasio ini menunjukkan bagian setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan  untuk hutang jangka panjang.

Long Term Debt To Equity Ratio  = Hutang Jangka Panjang / Ekuitas Pemegang Saham

= 2.079.000.000 / 47.083.000.000

= 0,044 = 4,4%

Analisis: Hasil perhitungan Long Term Debt To Equity Ratio sebesar 4,4% yang berarti bahwa 4,4% dari setiap yen modal sendiri digunakan untuk menjamin hutang jangka panjang.

  1. Rasio  Rentabilitas

Rasio rentabilitas menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva  atau modal yang menghasilkan laba. Dengan kata lain rentabilitas adalah  kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Bambang Riyanto, 1997). Rasio ini disebut juga sebagai Rasio Profitabilitas.

a. Gross Profit Margin

Rasio ini merupakan perbandingan antara penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan.

GPM = Laba Kotor / Penjualan Bersih

= 32.392.000.000 / 59.802.000.000

= 0,542 = 54,2%

Analisis: Hasil perhitungan Gross Profit Margin sebesar 54,2% yang berarti bahwa setiap ¥ 1 penjualan menghasilkan laba kotor sebesar ¥ 0,542.

b. Net Profit Margin

Net Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan volume penjualan.

NPM = Laba bersih setelah pajak / Penjualan Bersih

= 3.764.000.000 / 59.802.000.000

= 0,063 = 6,3%

Analisis: Hasil perhitungan Net Profit Margin sebesar 6,3% yang berarti bahwa setiap Rp 1 penjualan menghasilkan laba bersih sebesar Rp 0,063.

c. Return On Asset (ROA)

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas aktiva yang dipergunakan. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yg telah dilakukan perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya.

NPM = Laba bersih setelah pajak / Penjualan Bersih

= 3.764.000.000 / 59.802.000.000

= 0,068 = 6,8%

Analisis: Hasil perhitungan ROA sebesar 6,8% yang berarti bahwa setiap ¥ 1 aktiva menghasilkan laba bersih sebesar ¥ 0,068.

d. Return On Equity (ROE)

ROE adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan.

ROE = Laba bersih setelah pajak / Total Ekuitas

= 3.764.000.000 / 47.083.000.000

= 0,08 = 8%

Analisis: Hasil perhitungan ROE sebesar 8% yang berarti bahwa setiap ¥ 1 ekuitas menghasilkan laba bersih sebesar ¥ 0,08.

  1. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini sering disebut juga rasio perputaran atau turnover.

a. Rasio Perputaran Piutang Usaha (Receivable Turnover)

Rasio ini untuk mengukur sampai seberapa cepat perusahaan dalam mengumpulkan piutangnya. Semakin cepat berarti semakin sedikit jumlah dana yang perlu di tanamkan pada piutang.

Receivable Turnover = Penjualan / Piutang Usaha

= 59.802.000.000 / 7.092.000.000

= 8,331

Analisis: Hasil perhitungan Receivable Turnover sebesar 8,331 yang berarti bahwanilai penjualan adalah 8,331 kali dari nilai piutang.

b. Rasio perputaran aktiva tetap (Fixed Asset Turnover)

Perputaran aktiva tetap untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan aktiva tetap perusahaan mempengaruhi penjualan. Apabila perusahaan mencapai tingkat penjualan yang sama sedangkan aktiva tetap yang digunakan lebih sedikit berarti perusahaan semakin efektif. Rasio akan segera menurun bila tidak diikuti naiknya penjualan yang proporsional.

Fixed Asset Turnover = Penjualan / Aktiva Tetap

= 59.802.000.000 / 11.913.000.000

= 5,02

Analisis: Hasil perhitungan Fixed Asset Turnover sebesar 5,02 yang berarti bahwaperusahaan mampu mendapatkan penjualan yang nilainya 5,02 kali nilai aktiva tetapnya.

c. Rasio perputaran total aktiva (Total Asset Turnover)

Rasio ini menunjukkan efektifitas penggunaan aktiva operasi perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Apabila perusahaan menghasilkan penjualan yang sama dengan aset lebih sedikit berarti perusahaan tersebut semakin efektif karena memerlukan tingkat investasi yang lebih rendah. Semakin efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya, semakin sedikit aset yang diperlukan.

Total Asset Turnover = Penjualan / Total Aktiva

= 59.802.000.000 / 55.601.000.000

= 1,076

Analisis: Hasil perhitungan Total Asset Turnover sebesar 1,076 yang berarti bahwaperusahaan mampu mendapatkan penjualan yang nilainya 1,076 kali dari keseluruhan nilai aktivanya.

d. Rasio perputaran modal kerja bersih (Net Working Capital Turnover)

Modal kerja bersih adalah selisih aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini untuk menunjukan bahwa semakin baik perusahaan mendapatkan kepercayaan dalam memperoleh kredit jangka pendek, semakin sedikit dana yang perlu disediakan sendiri.

Net Working Capital Turnover = Penjualan / Modal Kerja

= 59.802.000.000 / 30.105.000.000

= 1,986

Analisis: Hasil perhitungan Net Working Capital Turnover sebesar 1,986 yang berarti bahwanilai penjualan yang diperoleh adalah 1,986 kali modal kerjanya.

  1. Rasio Pasar (Market Ratio)

Rasio pasar merupakan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba dan dengan nilai buku per saham.

a. Earning Per Share (EPS)

Earning per share (EPS) menunjukan kemampuan entitas dalam memperoleh laba dan mendistribusikan laba yang diraih entitas kepada pemegang saham.

EPS = Laba bersih setelah pajak / Jumlah saham biasa yang beredar

= 3,764.000.000 / 24.134.606

= 155,959

Analisis: Hasil perhitungan EPS sebesar ¥ 155,959 yang berarti bahwa setiap pemegang satu lembar saham biasa berhak atas laba perusahaan saat ini sebesar ¥ 155,959.

b. Price/Earning Ratio (PER)

Price/earning ratio (P/E ratio) atau disingkat PER menunjukkan hubungan antara harga pasar saham biasa dengan earning per share (EPS).

PER = Harga pasar saham biasa / EPS

= 2.074 / 155,959

= 13,3 kali

Analisis: Hasil perhitungan PER sebesar 13,3 kali yang berarti bahwa saham biasa dapat dijual dengan harga 13,3 kali EPS-nya (13,3 x ¥ 155,959).

c. Market to Book Value (MBV) Ratio

Market to Book Value (MBV) Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. Nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

Nilai Buku per Lembar Saham:

Book Value per Share = Total Ekuitas / Jumlah saham biasa yang beredar

= 47.083.000.000 / 24.134.606

= 1.950,85

Market to Book Value (MBV) Ratio:

MBV = Harga pasar saham biasa / Nilai buku per lembar saham

= 2.704 / 1.950,85

= 1,06 kali

Analisis: Hasil perhitungan MBV sebesar 1,06 kali yang berarti bahwa investor bersedia membayar saham biasa sebesar 1,06 kali nilai bukunya (1,06 x ¥ 1.950,85).


BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis untuk penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada Mandom Corporation, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

  1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas meliputi current ratio, cash ratio, dan quick ratio (acid test ratio). Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio likuiditas dapat dikatakan likuid karena perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang besar yang dimiliki perusahaan.

  1. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas meliputi total debt to equity ratio, total debt to asset ratio, dan long term debt to equity ratio. Berdasarkan hasil analisis rasio solvabilitas dapat dikatakan solvable karena komposisi total aktiva dan total modal lebih besar daripada total kewajiban, sehingga perusahaan mampu membiayai kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya.

  1. Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas meliputi gross profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity. Mandom Corporation secara garis besar memiliki nilai rentabilitas yang baik karena perusahaan selalu menghasilkan laba dari kegiatan penjualan dan sumber-sumber yang ada seperti aktiva dan modal.

  1. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas meliputi receivable turnover, fixed asset turnover, total asset turnover, dan net working capital turnover. Berdasarkan hasil analisis rasio aktivitas Mandom Corporation dapat dikatakan cukup efektif dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan penjualan.

  1. Rasio Pasar

Rasio pasar meliputi earning per share, price earning ratio, dan market to book value ratio. Mandom Corporation secara garis besar memiliki nilai pasar yang baik, artinya menunjukkan perusahaan semakin dipercaya dan nilai perusahaan menjadi lebih tinggi.

 

DAFTAR PUSTAKA

http://en.wikipedia.org/wiki/Mandom

Munawir, S. 2010. Analisa Laporan Keuangan.Edisi Keempat. Jakarta: Liberty.

http://www.mandom.co.jp/english/ir/src/2012_annual_report/2012_annual_report.pdf

Leave a comment

PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN PT ASTRA INTERNATIONAL, TBK. TAHUN 2012 DALAM LAPORAN TAHUNAN

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang

Di era yang semakin ketat serta kondisi yang serba tidak menentu menuntut keterbukaan bagi setiap perusahaan, terlebih bagi perusahaan yang telah go public di pasar modal. Keterbukaan perusahaan dapat berupa penyampaian informasi perusahaan secara berkualitas. Bagi para investor, informasi yang disampaikan oleh manajemen perusahaan dijadikan sebagai alat analisis dan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan. Sementara bagi manajemen, keterbukaan informasi dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan dalam mengelola perusahaan secara professional sehingga dapat mempengaruhi para investor dalam mengambil keputusan investasi.

Kualitas informasi keuangan tercermin pada sejauh mana luas pengungkapan laporan yang diterbitkan perusahaan. Pengungkapan dalam laporan tahunan merupakan sumber informasi untuk mengambil keputusan investasi. Keputusan investasi sangat bergantung dari mutu dan luas pengungkapan yang disajikan dalam laporan tahunan.

Laporan tahunan pada dasarnya merupakan sumber informasi yang memungkinkan pihak di luar manajemen untuk mengetahui kondisi perusahaan. Setiap pengguna laporan tahunan menggunakan informasi yang ada pada laporan tahunan tersebut untuk tujuan tertentu, baik untuk menetapkan sebuah kebijakan, memberikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan maupun sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dapat dibedakan menjadi pengungkapan wajib (mandatory disclosures) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosures).

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (Bapepam-LK) melalui Surat Keputusan Bapepam No. SE-02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik (Bapepam-LK, 2002). Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan melebihi yang diwajibkan, dalam pengungkapan sukarela ini manajemen berhak dan bebas untuk memberikan informasi yang dipandang relevan dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh pihak pengguna laporan tahunan.

Astra International merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi otomotif yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1957 dengan nama PT Astra International Incorporated. Pada tahun 1990, perseroan mengubah namanya menjadi PT Astra International Tbk. Perusahaan ini telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 4 April1990. Sebagai perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, PT Astra International, Tbk. wajib melaporkan dan mengungkapkan kinerja bisnisnya dalam laporan tahunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaporan dan pengungkapan pada PT Astra International, Tbk. periode 2012?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaporan dan pengungkapan pada PT Astra International, Tbk. periode 2012.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial

Kebijakan CSR

Dalam pelaksanaan kegiatan CSR, Grup Astra, beserta yayasan, perusahaan dan unit-unit kerjanya memfokuskan program CSR pada empat pilar utama yaitu:

  • Pendidikan: program yang difokuskan pada wilayah miskin di sekeliling lokasi Grup Astra
  • SME/IGA: fokus pada sub-kontraktor Astra dan komunitas lokal di setiap wilayah operasi Grup Astra
  • Lingkungan: fokus pada program konservasi dan pencegahan polusi
  • Kesehatan: fokus pada masalah kesehatan ibu dan anak, bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat

Kegiatan CSR yang dilakukan

Pada tahun 2012, Astra melakukan kegiatan CSR pada bidang-bidang sesuai dengan empat pilar utama yakni Pendidikan, SME/ IGA, Lingkungan, dan Kesehatan.

Dampak Keuangan dari Kegiatan CSR

Pencapaian program di bidang CSR oleh PT. Astra International, Tbk diukur melalui sistem Astra Friendly Company (AFC). Dikembangkan pada tahun 2005, AFC adalah sistem ditujukan untuk menjadi panduan serta mendorong peningkatan kualitas hubungan sosial perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan internal maupun eksternal, termasuk dalam mengantisipasi dampak sosial dan peluang untuk membangun hubungan yang lebih baik. AFC merupakan pelaksanaan operasional Public Contribution Roadmap di Astra.

Pengelolaan Tanggung Jawab kepada Konsumen

Kebijakan Konsumen

Standar pelayanan kepada konsumen diukur secara terus menerus menggunakan prinsip Quality, Cost, Delivery, Safety, Moral dan Environment (QCDSME). Astra senantiasa menerapkan kebijakan prosedur, proses internal yang sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam hal perlindungan konsumen.

Kegiatan Konsumen yang Dilakukan

Dalam melayani pelanggan, Astra menerapkan aspek-aspek sebagai berikut:

  1. Standar Produk

Faktor keselamatan senantiasa menjadi fokus utama dalam paket layanan komprehensif yang diberikan oleh Astra. Standar keselamatan dijaga melalui sistem kontrol yang ketat yang terkandung dalam proses yang ramah lingkungan (cleaner production) dan standar desain yang telah teruji.

  1. Informasi dan Pendidikan kepada Konsumen

Kewajiban Astra dalam hal keselamatan konsumen juga tercakup dalam kewajiban memberikan informasi yang lengkap dan transparan untuk penggunaan produk yang dihasilkan serta memberikan informasi tambahan dalam mendidik masyarakat untuk menggunakan produk dengan bertanggung jawab agar memperoleh nilai guna produk yang optimal. Hal tersebut termasuk pemberian brosur dan manual produk yang lengkap maupun program safety riding Honda yang mengajak public untuk berkendara dengan aman.

  1. Komunikasi dan Layanan Pelanggan

Astra senantiasa menjaga kepuasan pelanggan, salah satunya dengan mendorong pelanggan untuk memberikan masukan dan ide secara aktif melalui berbagai media komunikasi yang lengkap. Dalam penerapannya, jajaran perusahaan otomotif Astra mengandalkan layanan AstraWorld untuk menangani layanan purna jual melalui berbagai program Customer Relationship Management (CRM) bagi konsumen produk otomotif Astra serta layanan darurat 24-jam melalui Emergency Roadside Assistance yang dikelola oleh AstraWorld. Astra juga melakukan survey terkait kepuasan pelanggan, seperti Customer Satisfaction Index, guna mengetahui keluhanpelanggan dan sebagai dasar untuk langkahperbaikan di masa yang akan datang.

YAYASAN

Delapan yayasan di bawah naungan Grup Astra merangkul seluruh stakeholder Grup Astra dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program untuk memaksimalkan manfaat yang dihasilkan.

  1. Yayasan Toyota Astra (YTA)

YTA didirikan pada tahun 1974 oleh PT Astra International Tbk dan PT Toyota Astra Motor untuk turut berkontribusi membangun kehidupan intelektual bangsa melalui penyediaan bantuan dana dan pembiayaan untuk kegiatan pendidikan, riset dan pengembangan ilmu sains dan teknologi, terutama teknologi otomotif. Dana bantuan disalurkan dalam bentuk beasiswa; bantuan kepada universitas untuk penyelenggaraan acara-acara terkait sains dan penelitian serta hibah penelitian; dan juga sumbangan alat bantu mengajar dan buku-buku teknis.

  1. Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA)

Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) didirikan sejak tahun 1980 oleh pendiri Astra Bapak William Soeryadjaya dengan mengemban misi pembinaan dan pengembangan UMKM di tanah air, juga sekaligus sebagai perkuatan value chain usaha Astra melalui program pemberdayaan atau Income Generating Activity (IGA) masyarakat di sekitar Grup Astra.

Program pembinaan yang diberikan antaralain di bidang manajemen, teknologi, akses pasar, fasilitas pembiayaan, dan teknologi informasi dengan memaksimalkan sinergi pada jaringan value chain Grup Astra secara terintegrasi.

  1. Yayasan Astra Bina Ilmu (YABI) – Politeknik Manufaktur Astra (Polman Astra)

Yayasan Astra Bina Ilmu (YABI) dan Akademi Teknik Federal menjadi Politeknik Manufaktur Astra (Polman Astra), dengan misi menyelenggarakan institusi pendidikan yang profesional dalam bidang teknologi, khususnya pada bidang yang terkait otomotif dan sumber daya alam, untuk menghasilkan lulusan siap pakai dengan kualitas terbaik di Indonesia.

  1. Yayasan Pendidikan Astra – Michael D. Ruslim (YPA-MDR)

Misi YPA-MDR adalah berperan aktif sebagai agen perubahan (agent of change) dan agen pengembangan (agent of development) dalam peningkatan mutu sekolah-sekolah, pengembangan sumber daya manusia yang terarah, serta pengembangan kurikulum dan manajemen sekolah yang profesional.

  1. Yayasan Astra Honda Motor (YAHM)

YAHM didirikan pada tahun 1995 sebagai organisasi sosial yang mandiri dengan misi mendukung kehidupan masyarakat di bidang pendidikan dan Income Generating Activities (IGA).

  1. Yayasan Karya Bakti United Tractors (YKBUT)

Berdiri pada tahun 2008, Yayasan Karya Bakti United Tractors menjadi wadah pelaksanaan program pendidikan yang secara intensif mempersiapkan operator dan mekanik alat berat yang professional dan terampil sesuai persyaratan internasional.

  1. Yayasan Amaliah Astra (YAA)

YAA memiliki misi untuk membangun Intellectual Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ) dan Spiritual Quotient melalui kegiatan di bidang sosial-keagamaan, tujuannya agar karyawan muslim Astra menjadi muslim yang profesional dan masyarakat di sekitarnya memiliki ketaatan beragama.

  1. Yayasan Astra Agro Lestari (YAAL)

YAAL didirikan pada 10 Juni 2010 dengan fokus kegiatan sosial di bidang pendidikan di 3 wilayah operasionalnya yaitu Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. YAAL berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik bagi keluarga karyawan dan masyarakat sekitar. Selain itu YAAL juga membangun rumah bagi para tenaga pengajar dan memberikan training bagi mereka.

2.2 Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan

Prinsip dan kebijakan tata kelola Astra berlandaskan pada filosofi Perusahaan, yaitu Catur Dharma, dan bersumber pada Pedoman Good Corporate Governance (GCG) Indonesia, peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku di Indonesia maupun internasional.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola Astra terdiri dari 3 (tiga) organ perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Masing-masing organ perusahaan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dan memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk kepentingan Perusahaan. Jika dinilai perlu, Dewan Komisaris dan Direksi juga dapat membentuk unit atau komite yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang yang lebih efektif.

  1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tidak

diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dengan batasan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. Wewenang tersebut antara lain membuat keputusan atas hal-hal sebagai berikut:

-          Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan;

-          Permodalan Perusahaan;

-          Penggunaaan keuntungan bersih Perusahaan;

-          Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

-          Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan Dewan Komisaris dan laporan keuangan Perusahaan;

-          Penetapan jumlah dan jenis remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;

-          Penunjukan akuntan publik;

-          Penggabungan, peleburan atau pemisahan Perusahaan; dan

-          Dilakukannya transaksi yang melebihi nilai tertentu dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

RUPS terdiri dari (i) RUPS Tahunan dan (ii) RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun paling lambat enam (6) bulan setelah ditutupnya tahun buku Perusahaan, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai

  1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ yang bertugas mengawasi Direksi dalam (i) menetapkan kebijakan pengurusan Perseroan dan (ii) mengelola Perseroan. Dewan Komisaris juga bertugas memberikan nasehat dan rekomendasi kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.

Dewan Komisaris merupakan suatu majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri. Presiden Komisaris bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan Dewan Komisaris.

Pada saat pengangkatannya, Dewan Komisaris PT. Astra International terdiri dari 12 anggota, termasuk 5 (lima) diantaranya menjabat sebagai Komisaris Independen.

Komisaris Independen memenuhi ketentuan independensi sebagai berikut:

-          Berasal dari luar Perseroan;

-          Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

-          Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Perseroan; dan

-          Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Pada tahun 2012, Dewan Komisaris telah melakukan antara lain, kegiatan sebagai berikut:

-          Pengangkatan Daniel Phua sebagai Kepala Grup Internal Audit;

-          Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi periode 2012 hingga 2014;

-          Pengangkatan anggota Executive Committee periode 2012 hingga 2014;

-          Pengangkatan anggota Komite Audit periode 2012 hingga 2014;

-          Memberi persetujuan atas pembagian dividen interim tahun buku 2012;

-          Memberi persetujuan atas Penawaran Umum Saham Terbatas V PT Bank Permata Tbk; dan

-          Memberi persetujuan atas rencana kerja 2013.

Komite-Komite Dewan Komisaris

  • Komite Audit

Pembentukan Komite Audit oleh Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan Peraturan Bapepam-LK. Komite Audit bertanggung jawab mengawasi dan memberi saran kepada Dewan Komisaris tentang efektivitas mekanisme pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal yang berlaku, termasuk peraturan

Bapepam–LK, serta melaksanakan tugas lain yang diminta oleh Dewan Komisaris.

Pengangkatan anggota Komite Audit

Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 16 Mei 2012. Masa jabatan Komite Audit berlaku efektif sejak 27 April 2012 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan 2014.

Independensi Komite Audit

Seluruh Anggota Komite Audit merupakan para profesional di bidangnya dan dipilih antara lain, berdasarkan integritas, kompetensi, pengalaman dan pengetahuan di bidang keuangan. Anggota Komite juga wajib memenuhi persyaratan independensi, yaitu anggota tidak memiliki hubungan keuangan, manajerial, kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham utama dan/atau dengan PT. Astra International Tbk. Komposisi Komite Audit

Pada akhir tahun 2012, keanggotaan Komite Audit mencakup empat (4) orang anggota, yaitu satu (1) Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua dan dua (2) anggota independen, serta tambahan satu (1) anggota khusus yang tidak memiliki hak suara.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Pada tahun 2012, Komite Audit telah melakukan antara lain, kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan atas laporan keuangan interim dan laporan keuangan tahunan 2012;

2. Pengawasan atas rencana kerja serta hasil dari auditor eksternal;

3. Pengawasan atas rencana kerja dan hasil pelaporan Grup Internal Audit dan Risk Advisory; dan

4. Pengawasan atas pelaporan Divisi Legal atas kasus-kasus hukum.

  • Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris

dan Direksi. Komite tersebut juga memberi saran terkait calon-calon yang akan ditunjuk sebagai Eksekutif Senior Perseroan, serta merekomendasikan pembagian tugas anggota Direksi kepada Dewan Komisaris.

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 30 Mei 2012.

Masa jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi berlaku efektif sejak 1 Mei 2012

sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan 2014. Pada akhir tahun 2012,

susunan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari tiga (3) orang anggota Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pada tahun 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi telah secara aktif memberikan masukan dan evaluasi melalui antara lain, kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan staff;

2. Penetapan remunerasi Direksi.

  • Executive Committee

Executive Committee bertanggung jawab melakukan kajian atas keputusan dan kebijakan bisnis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris serta hal-hal penting lainnya yang diajukan Direksi. Komposisi Executive Committee Pengangkatan anggota Executive Committee dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 30 Mei 2012.

Masa jabatan Executive Committee berlaku efektif sejak 1 Mei 2012 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan 2014. Pada akhir tahun 2012, susunan Executive Committee terdiri dari tujuh (7) orang anggota.

Pelaksanaan Tugas Executive Committee

Pada tahun 2012, Executive Committee telah melakukan kegiatan, antara lain,sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi atas perkembangan bisnis dan transaksi tertentu kepada Dewan Komisaris;

2. Menyelenggarakan kajian atas rencana strategis dan kinerja Grup dan tiap segmen bisnisnya;

3. Memberikan konsultasi serta saran kepada Dewan Komisaris atas keputusan strategis dan arahan untuk Grup.

  1. Direksi

Direksi bertanggung jawab untuk memimpin dan mengurus Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan. Direksi wajib melaksanakan tugas pokoknya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pemantauan terhadap hal-hal berikut:

  • Keuangan – kredibilitas dan objektivitas dari informasi keuangan yang akan disebarluaskan oleh Perseroan kepada pihak eksternal, termasuk laporan keuangan dan data keuangan lainnya;
  • Manajemen risiko dan pengendalian internal – kecukupan proses untuk melakukan identifikasi dan memitigasi risiko keuangan dan bisnis;
  • Kegiatan Assurance - rencana dan hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh Grup Internal Audit dan Risk Advisory, dan auditor eksternal untuk menilai apakah risiko-risiko utama telah ditangani dengan tepat dan dievaluasi dalam pelaksanaan kerja;
  • Objektivitas dan Independensi – objektivitas dan independensi auditor internal dan eksternal;
  • Hukum – status dan pelaporan kasus hukum yang material terhadap Grup Astra; dan
  • Kepatuhan terhadap hukum danperaturan serta Kode Etik Perusahaan.

Komposisi Direksi

Sebagaimana diputuskan dalam RUPST Tahun 2011 dan ditetapkan dalam Akta

Notaris No.04, tanggal 6 Mei 2011, Direksi terdiri dari sembilan (9) orang Direktur.

Tanggung jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan, antara lain, adalah:

1. Menyusun visi, misi dan nilai-nilai Perseroan serta rencana strategis Perseroan dalam bentuk rencana korporasi (corporate plan) dan rencana bisnis (business plan);

2. Menetapkan struktur organisasi Perseroan lengkap dengan rincian tugas setiap divisi dan unit usaha;

3. Mengelola sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien;

4. Membentuk sistem pengendalian internal dan manajemen risiko Perseroan; dan

5. Memperhatikan kepentingan dari pemangku kepentingan Perseroan.

Hubungan Keluarga, Opsi Saham dan Pemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direktur

Tidak ada hubungan kekeluargaan antara para anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi hingga derajat kedua. Saat ini, Astra tidak menyelenggarakan program opsi saham bagi manajemen Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2012, tidak ada anggota Direksi yang memiliki saham PT. Astra International Tbk. Sedangkan di antara anggota Dewan Komisaris, dua (2) Komisaris Perseroan, yaitu Budi Setiadharma (Presiden Komisaris) dan Anthony J.L. Nightingale, masing-masing memiliki saham PT Astra International Tbk sebesar 0,02%. Kepemilikan dalam jumlah kecil ini dianggap tidak menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan demi kepentingan Perseroan.

Sistem Pengendalian Internal

Perseroan menerapkan konsep three lines of defence, dimana:

1. Pihak manajemen bertanggung jawab atas pengawasan pengendalian untuk memastikan bahwa penyimpangan yang terjadi dapat teridentifikasi dan dilakukan tindak lanjut dengan tepat waktu;

2. Fungsi manajemen risiko dan pengendalian lainnya melakukan pemantauan secara berkala terhadap kegiatan pengendalian yang berjalan; dan

3. Auditor internal and eksternal melakukan proses audit dalam rangka pemeriksaan terhadap struktur dan proses pengendalian yang berjalan.

Evaluasi terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Grup Internal Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan keyakinan adanya koordinasi yang baik antara fungsifungsi pengendalian Perusahaan sehingga dapat berfungsi dengan efektif. Unit Quality Assurance juga telah dibentuk dalam struktur Grup Internal Audit dengan tugas utama melaksanakan pengkajian dan memberikan keyakinan bahwa pemeriksaan audit telah dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Konsultan independen juga telah ditugaskan sejak Januari 2013 untuk mengkaji efektivitas proses audit internal secara keseluruhan.

Penunjukan Auditor Eksternal

Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel, setiap tahunnya pada RUPS Tahunan Perusahaan melakukan penunjukan auditor eksternal, dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: independensi, reputasi dan kompetensi. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor eksternal berkewajiban menjaga independensinya dengan berpedoman pada standar audit yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Untuk tahun buku 2012, Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Rekan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Penunjukan ini merupakan tahun ketiga secara berturutturut

KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan telah menjadi auditor eksternal Perseroan, yaitu sejak tahun buku 2010.

Kepatuhan Hukum

Dalam penanganan aspek hukum, Divisi Group General Counsel berfungsi melindungi kepentingan Grup dari sisi hukum dan dalam kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Astra terus berupaya mencapai standar produksi dan layanan tertinggi untuk menjaga kualitas terbaik pada produk dan jasa yang diberikan. Kendati demikian, risiko ketidakpuasan pelanggan maupun ketidaksepakatan dengan pihak lainnya selalu ada, sehingga dapat memicu kasus atau gugatan hukum terhadap Perseroan.

Komunikasi Perusahaan

Astra memanfaatkan berbagai media untuk menjalin komunikasi yang efektif dan luas baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. Informasi material yang wajib diungkap dipublikasikan dalam laporan tahunan, laporan kuartalan, siaran pers serta, sedangkan informasi internal disebarluaskan melalui majalah karyawan dan surat edaran manajemen. Selanjutnya, Perusahaan juga berupaya menjaring minat para pemangku kepentingan untuk memberikan pendapat, input dan masukan lainnya yang berguna bagi Perusahaan.

Hubungan Masyarakat

Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Astra membuka saluran komunikasi dalam rangka menyelenggarakan keterbukaan informasi yang efektif sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan Perusahaan dan ketentuan perundangan yang berlaku. Humas melayani fungsi komunikasi dengan pemangku kepentingan di lingkungan internal Perusahaan, yaitu karyawan, anak perusahaan dan kantor cabang, serta pihak eksternal masyarakat, pemerintah dan media massa.

Komunikasi dengan Karyawan

Humas juga bertugas mengelola dan mengembangkan komunikasi internal yang kokoh sebagai sebuah investasi dalam menciptakan organisasi yang berjalan dengan baik. Selain itu tentunya diperlukan upaya yang lebih dalam menjangkau secara merata sejumlah 185.580 karyawan yang tersebar luas di seluruh nusantara. Media informasi yang digunakan bervariasi, terdiri dari publikasi internal berupa Majalah Astra yang terbit secara bulanan dan Majalah Dinding Astra yang terbit dua bulan sekali, hingga Astranet yang dikelola melalui kerja sama dengan Corporate Organization and Human Capital Development (CHCD), sebagai sarana informasi penting terkait perkembangan Perseroan dan melibatkan partisipasi aktif karyawan dalam menyumbang informasi dan saran kepada manajemen tentang kebutuhan dan kondisi di lingkungan Perusahaan.

 

2.3 Standar Akuntansi yang Baru

PT. Astra International, Tbk menerapkan standar dan interpretasi baru serta sesuai dengan revisi yang berlaku efektif pada tahun 2012. Perubahan atas kebijakan akuntansi tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam masing masing standar dan interpretasi terkait. Berikut ini adalah daftar standar akuntansi baru yang diberlakukan:

  1. PSAK No 10: Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing
  2. PSAK No 13: Properti Investasi
  3. PSAK No 16: Aset Tetap
  4. PSAK No 24: Imbalan Kerja
  5. PSAK No 26: Biaya Pinjaman
  6. PSAK No 28: Akuntansi Asuransi Kerugian
  7. PSAK No 30: Sewa
  8. PSAK No 33: Aktivitas Pengelupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum
  9. PSAK No 34: Akuntansi Kontrak Konstruksi
  10. PSAK No 46: Akuntansi Pajak Penghasilan
  11. PSAK No 50: Instrumen Keuangan: Penyajian
  12. PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
  13. PSAK No. 56: Laba per Saham
  14. PSAK No 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
  15. PSAK No 62: Kontrak Asuransi
  16. PSAK No. 64: Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral
  17. ISAK No. 15: Batas Aset Imbalan Pasti,
  18. Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
  19. ISAK No 16: Perjanjian Konsesi Jasa
  20. ISAK No. 20: Pajak Penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham
  21. ISAK No 22: Pengungkapan Perjanjian Konsesi Jasa
  22. ISAK No. 23: Sewa Operasi – Insentif
  23. ISAK No 25: Hak atas Tanah
  24. ISAK No. 26: Penilaian Ulang Derivatif Melekat

Penerapan dari standar dan interpretasi baru/revisi berikut, yang relevan dengan operasi Grup Astra, namun tidak menimbulkan efek signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah:

-          PSAK No. 10 :Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing/The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

-          PSAK No. 13 : Properti Investasi/Investment Property

-          PSAK No. 16 : Aset Tetap/Fixed Assets

-          PSAK No. 26 : Biaya Pinjaman/Borrowing Cost

-          PSAK No. 28 : Akuntansi Asuransi Kerugian/Accounting for Loss Insurance

-          PSAK No. 30 : Sewa/Leasing

-          PSAK No. 33 : Aktivitas Pengelupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum/Stripping Activities and Environmental Management on General Mining

-          PSAK No. 34 : Akuntansi Kontrak Konstruksi/Construction Contracts

2.4 Pengungkapan Informasi Progresif

Kegiatan usaha PT. Astra International, Tbk terfokus pada enam segmen bisnis, yaitu otomotif; jasa keuangan; alat berat dan pertambangan; agribisnis; infrastruktur dan logistik; dan informasi teknologi.

  • Otomotif

Pendapatan bersih dari bisnis otomotif pada tahun 2012 mencapai Rp 99,6 triliun, naik sebesar 25% dari Rp 79,7 triliun pada tahun 2011. Bisnis otomotif Astra memberikan kontribusi pendapatan bersih sebesar 53% dari total pendapatan bersih Grup pada tahun 2012. Laba bersih meningkat sebesar 15% menjadi Rp 9,5 triliun, yang terdiri dari Rp 4,9 triliun berasal dari Perseroan dan anak perusahaan serta Rp 4,6 triliun dari perusahaan asosiasi dan jointly controlled entities di bidang otomotif.

  • Jasa Keuangan

Bidang usaha jasa keuangan mencatat pendapatan bersih sebesar Rp 12,7 triliun, yang mencerminkan tingkat pertumbuhan sebesar 15%. Bidang usaha jasa keuangan memberikan kontribusi pendapatan bersih sebesar 7% dari total pendapatan bersih Grup pada tahun 2012. Laba bersih dari segmen usaha ini meningkat sebesar 12% dari Rp 3,3 triliun di tahun 2011 menjadi Rp 3,7 triliun pada tahun 2012.

  • Alat Berat dan Pertambangan

Bidang usaha alat berat dan pertambangan Astra membukukan pendapatan bersih sebesar Rp 55,8 triliun pada tahun 2012, naik sebesar 2% dari Rp 54,9 triliun pada tahun 2011. Kontribusi terhadap pendapatan bersih Grup untuk tahun 2012 dari divisi alat berat dan pertambangan adalah sebesar 30%. Laba bersih dari bidang usaha alat berat dan pertambangan Astra turun 2% menjadi Rp 3,5 triliun pada tahun 2012, dibandingkan dengan Rp 3,6 triliun pada tahun 2011.

  • Agribisnis

Pendapatan bersih dari bidang usaha agribisnis pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 11,6 triliun, atau 7% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011. Kontribusi divisi agribisnis terhadap pendapatan bersih Grup pada tahun 2012 adalah 6%. Laba bersih divisi agribisnis sebesar Rp 1,9 triliun masih sama dibandingkan dengan tahun 2011.

  • Infrastruktur dan Logistik

Pendapatan bersih dari bidang usaha infrastruktur dan logistik mencapai Rp 6,5 triliun, meningkat 40% dibandingkan dengan Rp 4,7 triliun pada tahun 2011, dan memberikan sumbangan sebesar 3% terhadap pendapatan bersih Grup Astra pada tahun 2012. Laba bersih dari infrastruktur dan logistik naik sebesar 13% menjadi Rp 683 miliar.

  • Teknologi Informasi

Pendapatan bersih dari divisi teknologi informasi mencapai Rp 1,8 triliun, naik 24% dibandingkan dengan Rp 1,5 triliun pada tahun 2011. Laba bersih dari bisnis teknologi informasi meningkat sebesar 22% menjadi Rp 132 miliar.

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Astra_International

http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/04_Annual%20Report/2012/ASII/ASII_Annual%20Report_2012.pdf

http://www.lkdi.org/cms/wp-content/uploads/2011/09/HQR-indoversion.pdf

Leave a comment

Tugas Psikologi Gambar

Image

Leave a comment

RESUME

Resume Materi Kelompok 1 – Prinsip Etika Profesi Akuntansi dan Tujuannya

Kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu kredibilitas, profesionalisme,kualitas jasa dan kepercayaan. Kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi aturan etika.

Ada 8 prinsip dalam etika profesi Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, obyektivitas, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Dasar teori etika yaitu :

  1. Etika teleologi adalah ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu.
  2. Deontologi
  3. Teori hak adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbutan atau perilaku.
  4. Teori keutamaan merupakan disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan seseorang bertingkah laku baik secara moral.

Egoisme etis adalah pandangan yang radikal bahwa satu-satunya tugas adalah membela kepentingan dirinya sendiri. Teori egisme etis ini mendukung sikap berkutat diri (selfishness), tetapi tidak untuk kebodohan (foolishness).

Resume Materi Kelompok 2 – Perilaku Etika Bisnis

Dalam menciptakan etika bisnis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, dan menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan Komisi). Dengan adanya moral dan etika dalam dunia bisnis, serta kesadaran semua pihak untuk melaksanakannya, kita yakin mampu mengatasi kendala dalam menghadapi era globalisasi.

Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis adala lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan bisnis yang mempengaruhi etika adalah lingkunga makro dan lingkungan mikro. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluth aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan masyarakat. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional. Macam-macam teori etika bisnis, yaitu utilitarisme, deontologi, teori hak, dan teori keutamaan.

Profesi akuntan publik bisa dikatakan sebagai salah satu profesi kunci di era globalisasi untuk mewujudkan era transparansi bisnis yang fair, oleh karena itu kesiapan yang menyangkut profesionalisme mensyaratkan 3 hal utama yang harus dimiliki oleh setiap anggota profesi, yaitu : keahlian, berpengetahuan dan berkarakter. Berkaitan dengan ketergantungan bisnis terhadap etika terdapat 2 pandangan tanggung jawab sosial, yaitu pandangan klasik dan pandangan sosial ekonomi.

Resume Materi Kelompok 3 – Etika Government dalam Menyikapi Bisnis di Indonesia

Pelanggaran etika bisa terjadi dimana saja, termasuk dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara, bahkan tindakan yang berbau kriminal pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan seperti tindakan mark up, ingkar janji, tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak memperhatikan sumber daya alam maupun tindakan kolusi dan suap merupakan segelintir contoh dari praktik curang yang akan merugikan perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Untuk itu perlu adanya etika goverment dalam menyikapi bisnis di Indonesia.

Etika goverment yaitu penggunaan informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-goverment adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Solusi untuk mengatasi kejahatan bisnis atau ekonomi yang terjadi pada saat ini seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang telah melahirkan revolusi industri perdagangan, perbankan dan khususnya korporasi dalam skala global sebaiknya semua negara memperkuat komitmen politiknya untuk lebih memartabatkan kegiatan ekonomi dan bisnis. Dengan demikian, kemakmuran dan kesejahteraan dapat terwujud. Selain itu, perlu diperkuat komitmen moral untuk tetap konsisten menjalankan sebuah misi penting, yaitu mewujudkan keadilan, kebenaran, kejujuran, penegakan hukum, penegakan etika dan peningkatan rasa kompetisi secara fair, rasional, dan berkemanusian.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus lebih siap menghadapi perkembangan bisnis global baik yang ada dari dalam negara maupu diluar negara. Selain itu, pemerintah harus lebih mempersiapkan sumber daya atau masyarakat yang berbasis pengetahuan tinggi dan juga informasi serta meregenerasi atau mempersiapkan teknologi untuk kedepannya dalam menghadapi persaingan-persaingan yang akan timbul.

Resume Materi Kelompok 4 – Akuntansi sebagai Profesi dan Etika dalam Akuntan Publik

Profesi akuntansi merupakan sebuah profesi yang menyediakan jasa atestasi maupun non atestasi kepada masyarakat dengan dibatasi kode etik yang ada. Akuntansi sebagai profesi memiliki kewajiban untuk mengabaikan kepentingan pribadi dan mengikuti etika profesi yang telah ditetapkan. Kewajiban akuntan sebagai profesional mempunyai 3 kewajiban yaitu, kompetensi, objektif, dan mengutamakan integritas.Yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik.

Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen.Peran akuntan dalam perusahaan tidak bisa terlepas dari penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan meliputi prinsip kewajaran (fairness), akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), dan responsibilitas (responsibility). Peran akuntan meliputi akuntan publik, akuntan internal, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik.

Nilai-nilai etika yang diterapkan meliputi integritas, kerjasama, inovasi, dan simplisitas. Teknik akuntans adalah aturan-aturan khusus yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntan yang menerangkan transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian tertentu yang dihadapi oleh entitas akuntansi tersebut. Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat seperti jasa assurance, jasa atestasi, dan jasa non assurance.

Resume Materi Kelompok 5 – Kode Etik Profesi Akuntansi

Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Kode etik dan perilaku professional secara garis besar adalah: (1) Kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia; (2) Hindari menyakiti orang lain; (3) Bersikap jujur dan dapat dipercaya; (4) Bersikap adil dan tidak mendiskriminasi nilai-nilai kesetaraan, toleransi, menghormati orang lain, dan prinsip-prinsip keadilan yang sama dalam mengatur perintah; (5) Hak milik yang temasuk hak cipta dan hak paten; (6) Memberikan kredit yang pantas untuk properti intelektual; (7) Menghormati privasi orang lain; dan (8) Kepercayaan.

Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 4 (empat) kebutuan dasar yang harus dipenuhi, yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan. Sedangkan prinsip-prinsip etika adalah tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, perilaku professional, dan standar teknis.

Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.

Resume Materi Kelompok 6 – Tanggung Jawab Akuntan Publik

Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Standar atestasi terbagi menjadi tiga tipe perikatan atestasi yakni pemeriksaan, review, dan prosedur yang disepakati.

Organisasi profesi menetapkan sembilan elemen pengendalian mutu yang harus dipertimbangkan oleh KAP dalam menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang kesesuaian dengan standar profesional dalam menjalankan pengauditan dan jasa akuntansi serta review, yaitu independensi, penetapan personil pada suatu penugasan, kaonsultasi, supervise, pengangkatan pegawai, pengembangan professional, pengembangan karyawan, penerimaan dan keberlanjutan klien, dan inspeksi.

Tanggung jawab Akuntan Publik berdasarkan PMK No. 17 Tahun 2008 pasal 44 ayat (1) menyatakan akuntan publik dan/atau KAP bertanggung jawab atas seluruh jasa yang diberikan dan ayat (2) menyatakan Akuntan Publik bertanggung jawab atas Laporan Auditor Independen dan Kertas Kerja dari Akuntan Publik yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun.

Tanggung Jawab Akuntan Publik dalam Pasal 80 UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan Akuntan Publik sebagai jasa professional ikut bertanggung jawab bila Pernyataan Pendaftaran Emiten yang dijaminnya tidak memuat informasi mengenai Fakta Material sesuai Undang-Undang sehingga informasi tersebut menyesatkan.

Tanggung jawab Akuntan Publik berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-86/BL/2011 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa di pasar modal, pada pasal 7 menyatakan dalam penerimaan penugasan profesional, Akuntan wajib mempertimbangkan secara profesional dan memiliki independensi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Resume Materi Kelompok 7 – Etika dalam Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen

Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan keuangan, yaitu menyusun laporan keuangan dari secara integral, sehingga dapat digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan, membuat laporan keuangan yang sesuai dengan karakterisitk kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan (penyajian yang jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan), dapat diperbandingkan, kendala informasi yang relevan dan handal (tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan di antara karakterisitk kualitatif), serta penyajian yang wajar.Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen, yaitu perencanaan, pengevaluasian yang diharapkan, pengendalian, menjamin pertanggungjawaban sumber, pelaporan eksternal.

Ada 4 standar etika untuk akuntan manajemen, yaitu Competence (Kompetensi), Confidentiality (Kerahasiaan), Integrity (Kejujuran), Objectivity of Management Accountant (Objektivitas Akuntan Manajemen). Wistle blowing merupakan tindakan yang dilakukan seorang atau beberapa karyawan untuk membocorkan kecurangan perusahaan kepada pihak lain. Motivasi utamanya adalah moral. Whistle blowing dibagi menjadi dua yaitu Whistle Blowing internal, Whistle Blowing eksternal.

Creative Accounting adalah semua proses dimana beberapa pihak menggunakan kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi (termasuk di dalamnya standar, teknik, dll) dan menggunakannya untuk memanipulasi pelaporan keuangan (Amat, Blake dan Dowd, 1999). Fraud sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, fraud adalah penipuan yang disengaja.

Karakteristik kecurangan dilihat dari pelaku fraud auditing maka secara garis besar kecurangan bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu :

  • Oleh pihak perusahaan
  • Oleh pihak di luar perusahaan

Resume Materi Kelompok 8 – Etika Akuntansi dalan Dunia Bisnis Internasional

Bisnis melibatkan hubungan ekonomi dengan banyak kelompok orang yang dikenal sebagai stakeholders, yaitu: pelanggan, tenaga kerja, stockholders, suppliers, pesaing, pemerintah dan komunitas. Oleh karena itu, para pebisnis harus mempertimbangkan semua bagian dari stakeholders dan bukan hanya stockholdernya saja. Lingkungan bisnis yang mempengaruhi etika adalah lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan makro yang dapat mempengaruhi kebiasaan yang tidak etis yaitu bribery, coercion, deception, theft, unfair dan discrimination.

Isu-isu general dalam etika bisnis yaitu: (1) Corporate Social Responsibility (CSR): CSR merupakan suatu istilah dimana letak hak dan kewajiban yang bersifat etika  antara perusahaan dan masyarakat diperdebatkan; (2) Professional ethics: mencakup keragaman/banyak masalah dan fenomena praktik etika bisnis yang timbul dari area fungsi-fungsi yang spesifik atau dalam relasi dengan profesi bisnis yang dikenal dengan accounting scandals; (3) Ethics of (sales and) marketing: pemasaran yang jauh melampaui informasi utama tentang produk dan akses ke suatu produk akan mencari celah memanipulasi nilai-nilai dan perilaku orang/konsumen; (4) Ethics of human resource management: mencakup isu-isu yang muncul disekitar relasi antara employer-employee, seperti hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing; (5) Ethics of intellectual property, knowledge & skills: pengetahuan dan keterampilan merupakan sesuatu yang sangat berharga tetapi tidak mudah menjadi obyek yang dimiliki/kepemilikan.

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: (1) Pengendalian diri; (2) Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility); (3) Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi; (4) Menciptakan persaingan yang sehat; (6) Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”; (7) Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi); (8) Mampu menyatakan yang benar itu benar; (9) Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha kebawah; dan (10) Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama.

Leave a comment

Tugas Kelompok

ETIKA AKUNTANSI DALAM DUNIA BISNIS INTERNASIONAL

KELOMPOK 8

  1. GALUH LISTYA WIDHOWATI (22210938)
  2. LONELLA DWITA KABAN (24210062)
  3. PUTRI JULAIHA (25210451)
  4. REDI ADHA PRATAMA (25210695)

4EB13

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Di dalam era globalisasi bisnis yang makin lama makin terbuka dan tanpa batas, dan bukan saja dilakukan oleh dua Nnegara tetapi banyak dilakukan oleh beberapa Negara baik negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dalam hal ini tentu saja akan mambawa dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif bagai suatu negara.

Disatu pihak, globalisasi bisnis dapat membawa persaudaran, hubungan bilateral yang saling menguntungkan, dipihak lain dapat membawa petaka bagi sebuah negara, permusuhan, konfrontasi, bahkan sampai menaruhkan kepentingan-kepEntingan yang lebih besar.

Dalam bisnis internasional yang semakin rumit ini juga perlu menampilkan aspek-aspek etis. Banyak perusahaan yang dalam menjalankan bisnisnya dengan negara-negara lain diharapkan memperhatikan moralitas.

B.     Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

  1. Apa pengertian etika, profesi akuntan, dan etika profesi akuntansi?
  2. Bagaimana kode etik profesi akuntansi?
  3. Apa pengertian akuntansi internasional?
  4. Bagaimana klasifikasi akuntansi internasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya?
  5. Bagaimana etika akuntansi dalam dunia bisnis nasional dan internasional?

C.    Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah:

  1. Untuk mengetahui pengertian etika, profesi akuntan, dan etika profesi akuntansi.
  2. Untuk mengetahui bagaimana kode etik profesi akuntansi.
  3. Untuk mengetahui pengertian akuntansi internasional.
  4. Untuk mengetahui bagaimana klasifikasi akuntansi internasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya.
  5. Untuk mengetahui bagaimana etika akuntansi dalam dunia bisnis nasional dan internasional.

BAB II

Kajian Teori

A.    Pengertian Etika

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata ‘etika’ yaitu ethos sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta etha. Ethos mempunyai banyak arti, yaitu  tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti ta etha yaitu adat kebiasaan.

Arti dari bentuk jamak inilah yang melatarbelakangi terbentuknya istilah Etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis (asal usul kata), etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (K.Bertens, 2000).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), Etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Menurut Maryani & Ludigdo (2001), “Etika adalah Seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang di anut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi.”

Etika merupakan suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Dan etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan.

B.     Fungsi Etika

  1. Sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan pelbagai moralitas yang membingungkan.
  2. Etika ingin menampilkanketrampilan intelektual yaitu ketrampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis.
  3. Orientasi etis ini diperlukan dalam mengabil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme.

C.    Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Etika

1. Kebutuhan Individu

2. Tidak Ada Pedoman

3. Perilaku dan Kebiasaan Individu Yang Terakumulasi dan Tak Dikoreksi

4. Lingkungan Yang Tidak Etis

5. Perilaku Dari Komunitas

D.    Jenis-jenis Etika dan Sanksi Pelanggaran Etika

Jenis-jenis etika yaitu:

  1. Etika umum yang berisi prinsip serta moral dasar
  2. Etika khusus atau etika terapan yang berlaku khusus.

Etika khusus ini masih dibagi lagi menjadi etika individual dan etika sosial.

Etika sosial dibagi menjadi:

1. Sikap terhadap sesama;

2. Etika keluarga

3. Etika profesi misalnya etika untuk pustakawan, arsiparis, dokumentalis, pialang informasi

4. Etika politik

5. Etika lingkungan hidupserta

6. Kritik ideologi Etika adalah filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang ajaran moral sedangka moral adalah ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dsb. Etika selalu dikaitkan dengan moral serta harus dipahami perbedaan antara etika dengan moralitas.

Sanksi pelanggaran etika yaitu:

1. Sanksi sosial

2. Skala relatif kecil, dipahami sebagai kesalahan yangdapat ‘dimaafkan’

3. Sanksi hukum

4. Skala besar, merugikan hak pihak lain.

E.     Profesi Akuntan dan Etika Profesi Akuntansi

Menurut International Federation of Accountants (dalam Regar, 2003), yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian  di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik.

Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen.

Etika Profesi Akuntansi adalah Merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai Akuntan.

Profesi Akuntan biasanya dianggap sebagai salah satu bidang profesi seperti organisasi lainnya, misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Supaya dikatakan profesi  ia harus memiliki beberapa syarat sehingga masyarakat sebagai objek dan sebagai pihak yang memerlukan profesi, mempercayai hasil kerjanya. Adapun ciri profesi menurut Harahap (1991) adalah sebagai berikut:

  1. Memiliki bidang ilmu yang ditekuninya yaitu yang merupakan pedoman dalam melaksanakan keprofesiannya.
  2. Memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku anggotanya dalam profesi itu.
  3. Berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat atau pemerintah.
  4. Keahliannya dibutuhkan oleh masyarakat.
  5. Bekerja bukan dengan motif  komersil tetapi didasarkan kepada fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat.

Persyaratan ini semua harus dimiliki oleh profesi Akuntan sehingga berhak disebut sebagai salah satu profesi.

F.     Kode Etik Profesi Akuntansi

Kode etik profesi akuntansi (sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik) adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP). Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:

  1. Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan system informasi.
  2. Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapa diidentifikasikan oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.
  3. Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
  4. Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Kode etik akuntan Indonesia memuat delapan prinsip etika sebagai berikut:

1.      Tanggung Jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2.      Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme.

Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik.

3.      Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4.      Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah.

5.      Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir.

6.      Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.

7.      Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.  Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8.      Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

G.    Pengertian Akuntansi Internasional

Pada tahun 1971, Prof. Thomas R. Weirich, Clarence G. Avery dan Henry R. Anderson mengemukakan tiga pendekatan berbeda:

  1. Sistem universal
  2. Pendekatan deskriptif dan informative yang mencakup semua metode dan standar dari semua negara
  3. Praktik-praktik akuntansi dari anak-anak perusahaan yang ada di luar negeri dan perusahaan-perusahaan induk.

Mereka menamai dan menjelaskan pendekatan-pendekatan defisional ini, masing-masing sebagai berikut:

  • Akuntansi Dunia

Dalam kerangka konsep ini, akuntansi internasional dianggap sebagai suatu sistem universal yang bisa diadopsi oleh semua negara. Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) untuk seluruh dunia, semacam yang ada di AS, akan dibentuk. Praktik-praktik dan prinsip-prinsip akan dikembangkan sehingga bisa diterapkan di semua negara. Konsep ini akan menjadi tujuan akhir dari sistem akuntansi internasional.

  • Akuntansi Internasional

Konsep utama kedua dari istilah akuntansi internasional melibatkan pendekatan yang deskriptif dan informatif. Berdasarkan konsep ini, akuntansi internasional meliputi semua ragam prinsip, metode dan standar akuntansi dari semua negara. Konsep ini melibatkan GAAP masing-masing negara, sehingga akuntan perlu menyadari sejumlah prinsipberbeda ketika mempelajari akuntansi internasional. Tidak ada prinsip-prinsip universal atau sempurna yang perlu dibentuk. Kumpulan semua prinsip, metode dan standar dari semua negara akan disebut sebagai sistem akuntansi internasional. Perbedaan-perbedaan ini muncul karena perbedaan-perbedaan dalam geografis, pengaruh social, ekonomi, politik, dan hukum.

  • Akuntansi Bagi Perusahaan Anak di Luar Negri.

Konsep utama ketiga yang bisa diaplikasikan ke “akuntansi internasional” mengacu kepada praktik-praktik akuntansi perusahaan induk dan perusahaan anak-nya di luar negeri. Acuan atas negara tertentu atau tempat domisili perusahaan diperlukan dalam konsep ini agar pelaporan keuangan internasional efektif. Kepentingan akuntan yang utama adalah translasi dan penyesuaian laporan keuangan anak perusahaan. Masalah-masalah akuntansi yang berbeda akan timbul dan prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda harus diikuti tergantung negara mana yang digunakan sebagai acuan bagi translasi dan penyesuaian.

H.    Klasifikasi Akuntansi Internasional

Klasifikasi akuntansi internasional dapat dilakukan dalam dua cara,yaitu : dengan pertimbangan dan secara empiris. Klasifikasi dengan pertimbangan bergantung pada pengetahuan, intuisi, dan pengalaman. Klasifikasi secara empiris menggunakan metode statistik untuk mengumpulkan basis data prinsip dan praktik akuntansi seluruh dunia.

Ada empat pendekatan terhadap perkembangan akuntansi, yaitu :

1.    Berdasarkan pendekatan Makro ekonomi

Praktek akuntansi didapatkan dari dan dirancang untuk meningkatkan tujuan makro ekonomi nasional.

2.    Berdasarkan pendekatan Mikro ekonomi

Akuntansi berkembang dari prinsip-prinsip mikro ekonomi. Fokusnya terletak pada perusahaan secara individu yang memiliki tujuan untuk bertahan hidup.

3.    Berdasarkan pendekatan Independent

Akuntansi berasal dari praktek bisnis dan berkembang secara ad hoc, dengan dasar perlahan-lahan dan pertimbangan, coba-coba, dan kesalahan. Akuntansi dipandang sebagai fungsi jasa yang konsep dan prinsipnya diambil dari proses bisnis yang dijalankan dan bukan dari cabang keilmuan seperti ekonomi.

4.    Berdasarkan pendekatan yang seragam

Akuntansi distandarisasi dan digunakan sebagai alat untuk kendali administrasi oleh pemerintah pusat. Keseragaman dalam pengukuran, pengungkapan dan penyajian akan memudahkan perancang pemerintah, otoritas pajak bahkan manajer untuk menggunakan informasi akuntansi dalam mengendalikan seluruh jenis bisnis.

1. Sistem hukum terdiri dari akuntansi hukum umum dengan hukum kode.

  • Akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki karakter berorientasi terhadap penyajian wajar, transparansi dan pengungkapan penuh dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Pasar saham mendominasi sumber-sumber keuangan dan pelaporan keuangan ditunjukkan untuk kebutuhan informasi investor luar.
  • Akuntansi dalam negara-negara hukum kode memiliki karakteristik berorientasi legalistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang, dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak.

2. Sistem praktik terdiri dari penyajian wajar versus kepatuhan hukum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap banyak permasalahan akuntansi seperti:

  • Depresiasi, di mana beban ditentukan berdasarkan penurunan suatu aktiva selama masa manfaat ekonomi (penyajian wajar) atau jumlah yang diperbolehkan untuk tujuan pajak (kepatuhan hukum).
  • Sewa guna usaha yang memiliki substansi pembelian aktiva tetap diperlakukan seperti itu (penyajian wajar)atau diperlakukan seperti sewa guna usaha operasi yang biasa (kepatuhan hukum).
  • Pensiun dengan biaya yang diakrual pada saat dihasilkan oleh karyawan atau dibebankan menurut dasar dibayar pada saat berhenti kerja.

I.       Faktor-faktor dalam Perkembangan Akuntansi Internasional

Faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional, yaitu:

1.      Sumber Pendanaan

Dalam sistem berbasis kredit dimana bank merupakan sumber utama pendanaan, akuntansi memiliki fokus atas perlindungan kreditor melalui pengukuran akuntansi yang konservatif.

2.      Sistem Hukum

Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi.

3.      Perpajakan

Di kebanyakan Negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengkalimnya untuk keperluan pajak.

4.      Ikatan Politik dan Ekonomi

Ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan, perdagangan dan kekuatan sejenis. Sistem Pencatatan Berpasangan yang berawal di Italia pada tahun 1400-an secara perlahan-lahan menyebar luas di Eropa bersamaan dengan gagasan-gagasan pembaruan lainnya.

5.      Inflasi

Inflasi menyebabkan distorsi terhadap akuntansi biaya historis dan mempengaruhi kecenderungan suatu negara untuk menerapkan perubahan harga terhadap akun-akun perusahaan.

6.      Tingkat Perkembangan Ekonomi

Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Pada gilirannya, jenis transaksi menentukan masalah akuntansi yang dihadapi.

7.      Tingkat Pendidikan

Standar dan praktik akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan.

8.      Budaya

Empat dimensi budaya nasional, menurut Hofstede : individualisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, maskulinitas.

J.      Profesi Akuntansi Internasional

Profesi akuntansi internasional terdiri dari:

1. CPA (Certified Public Accountant)

CPA adalah gelar bagi akuntan yang telah lulus Uniform Certified Public Accountant Examination dan telah menempuh pendidikan di beberapa negara dan persyaratan pengalaman untuk sertifikasi sebagai CPA. Seseorang yang telah lulus ujian namun belum terpenuhi syarat pengalamannya maka belum diizinkan sebagai “CPA Aktif”. Dinegara bagian AS lainnya, hanya CPA yang dapat memberikan pendapat terhadap laopran keuangan.

Banyak negara memiliki tingkat akuntan yang lebih rendah dari CPA , biasanya disebut PA (Public Accountant). Banyak negara yang melarang untuk penggunaan sebutan CPA atau PA apabila seseorang bersertifikasi sebagai SPA atau PA bukan dinegara tersebut. Akibatnya dalam banyak kasus, banyak CPA dinegara yang satu tidak dapat menggunakan sertifikat CPAnya di negara lain, sampai diturunkan izin dari negara yang bersangkutan.

Fungsi utama CPA adalah memenuhi semua hal yang berhubungan dengan akuntan publik dan layanan jaminan. Dalam layanan jaminan, dikenal juga sebagai jasa audit keuangan, CPA membuktikan kewajaran pengungkapan, kebebasan dari salah saji meterial dan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) dalam laporan keuangan. CPA juga dapat digunakan oleh perusahaan swasta, dalam fungsi keuangan seperti sebagai Chief Financial Officer (CFO) atau manajer keuangan. CPA dalam bentuk ini tidak menyediakan layanan kepada masyarakat secara langsung. Banyak anggota CPA berfungsi sebagai konsultan bisnis, masuk dalam industri kecil, menengah atau bahkan dalam pajak dan departemen audit.

2.      CIA (Certified Internal Auditor)

CIA adalah sebutan profesional utama yang ditawarkan oleh The IIA*. Peruntukan CIA adalah diakui secara global, sertifikasi bagi auditor internal dan merupakan standar individu yang dapat menunjukkan kompetensi dan profesionalisme dibidang audit internal. Kualifikasi Cia dimaksudkan untuk menunjukkan pengetahuan profesional dari profesi audit internal.
Banyak CIA sekarang adalah senior manajer audit internal, wakil presiden, direksi dan kepala audit eksekutif diatas perusahaan-perusahaan MNC global yang memegang kontrol fungsi audit internal dimasing-masing perusahaan.

*IIA adalah lembaga internal auditor yang didirikan pada tahun 1941, melayani anggota di 165 negara dengan kantor pusat di Global Antamonte Springs, Florida, Amerika Serikat.
Misi dari lembaga ini adalah untuk memberikan “kepemimpinan yang dinamis” untuk profesi audit internal. Yang termasuk dalam hal ini ialah :

  • Advokasi dan mempromosikan nilai keprofesionalan audit internal
  • Memberikan pendidikan profesional yang komprehensif dan pengembangan peluang, standar dan bimbingan praktek profesional dan program sertifikasi.
  • Meneliti, menyebarkan dan mempromosikan kepada praktisi dan pemangku kepentingan tentang audit internal dan peran yang tepat dalam pengendalian, manajemen resiko dan tata kelola.
  • Mendidik praktisi dan pengawas lain yang relevan pada praktik terbaik dalam audit internal
  • Membawa bersama auditor internal dari semua negara untuk berbagi informasi dan    pengalaman.

3. CGA (Certified General Accountant)

CGA adalah sebutan untuk profesional yang masuk dalam keanggotaan CGA Association of Canada (CGA-Canada) atau asosiasi CGA negeri lainnya. Seorang CGA adalah akuntan profesional yang sangat memiliki keahlian dibidang keuangan, perpajakan, strategi bisnis, audit, manajemen dan kepemimpinan bisnis. Seorang CGA harus memenuhi syarat pendidikan, pengalaman dan tes yang diberlakukan secara teratur oleh CGA Kanada.
CGA Kanada memiliki 47.500 anggota dan 25.500 mahasiswa pada tahun 2009, sehingga tumbuh sebagai lembaga penunjuk akuntan profesional terbesar di Kanada. Untuk menjadi seorang CGA studi profesional dapat dilakukan di Kanada, Bermuda, Karibia, Hong Kong dan Cina. Para CGA bekerja diseluruh bidang industri dunia, perdagangan, keuangan, pemerintah, praktek umum dan sektor nirlaba.

4.      CA (Chartered Accountant)

Chartered Accountant adalah lembaga profesional pertama yang dibentuk oleh para akuntan, awalnya didirikan di inggris pada 1854. CA bekerja disemua bidang bisnis dan keuangan. Beberapa CA malah terlibat dengan praktek umum, dan yang lain bekerja di sektor swasta dan ada pula yang dipekerjakan oleh badan pemerintah. Chartered Accountants Institute mengharuskan kepada semua anggotanya untuk melakukan pengembangan profesional agar dapat tetap berada diurutan depan dibanding lembaga lain. Mereka memberikan fasilitas untuk kelompok minat khusus, memberikan dukungan kepada anggota dengan menawarkan jasa konsultasi, bantuan dan pespustakaan teknis, bahkan menawarkan kesempatan bekerja untuk jaringan profesional dan pengembangan usaha. Di Amerika Serikat CA setara dengan CPA (Certified Public Accountant).

K.    Etika dalam Dunia Bisnis

Bisnis melibatkan hubungan ekonomi dengan banyak kelompok orang yang dikenal sebagai stakeholders, yaitu: pelanggan, tenaga kerja, stockholders, suppliers, pesaing, pemerintah dan komunitas. Oleh karena itu para pebisnis harus mempertimbangkan semua bagian dari stakeholders dan bukan hanya stockholdernya saja. Pelanggan, penyalur, pesaing, tenaga kerja dan bahkan pemegang saham adalah pihak yang sering berperan untuk keberhasilan dalam berbisnis. Lingkungan bisnis yang mempengaruhi etika adalah lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan makro yang dapat mempengaruhi kebiasaan yang tidak etis yaitu bribery, coercion, deception, theft, unfair dan discrimination. Maka dari itu dalam perspektif mikro, bisnis harus percaya bahwa dalam berhubungan dengan supplier atau vendor, pelanggan dan tenaga kerja atau karyawan.

Sebagai bagian dari masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Tata hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan itu membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya, baik etika itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung. Dengan memetakan pola hubungan dalam bisnis seperti itu dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terwujud dalam satu pola hubungan yang bersifat interaktif. Hubungan ini tidak hanya dalam satu negara, tetapi meliputi berbagai negara yang terintegrasi dalam hubungan perdagangan dunia yang nuansanya kini telah berubah. Perubahan nuansa perkembangan dunia itu menuntut segera dibenahinya etika bisnis. Pasalnya, kondisi hukum yang melingkupi dunia usaha terlalu jauh tertinggal dari pertumbuhan serta perkembangan di bidang ekonomi. Jalinan hubungan usaha dengan pihak-pihak lain yang terkait begitu kompleks. Akibatnya, ketika dunia usaha melaju pesat, ada pihak-pihak yang tertinggal dan dirugikan, karena piranti hukum dan aturan main dunia usaha belum mendapatkan perhatian yang seimbang.

Pelaku bisnis dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk “uang” dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya sebagai contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu terjadinya excess demand harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Jadi, dalam keadaan excess demand pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya. Tanggung jawab sosial bisa dalam bentuk kepedulian terhadap masyarakat di sekitarnya, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, pemberian latihan keterampilan, dan lain-lain.

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi. Akuntansi sebagai profesi memiliki kewajiban untuk mengabaikan kepentingan pribadi dan mengikuti etika profesi yang telah ditetapkan. Kewajiban akuntan sebagai profesional mempunyai tiga kewajiban yaitu; kompetensi,  objektif dan mengutamakan integritas.  Kasus enron, xerok, merck, vivendi universal dan bebarapa kasus serupa lainnya  telah membuktikan  bahwa etika sangat diperlukan dalam bisnis. Tanpa etika di dalam bisnis, maka perdagangan tidak akan berfungsi dengan baik. Kita harus mengakui bahwa akuntansi adalah bisnis, dan tanggung jawab utama dari bisnis adalah memaksimalkan keuntungan atau nilai shareholder. Tetapi kalau hal ini dilakukan tanpa memperhatikan etika, maka hasilnya sangat merugikan. Banyak orang yang menjalankan bisnis tetapi tetap berpandangan bahwa bisnis tidak memerlukan etika.

L.     Isu Etika dari Dunia Bisnis dan Profesi

Isu-isu general dalam etika bisnis yaitu:

1.      Corporate Social Responsibility atau CSR

CSR merupakan suatu istilah dimana letak hak dan kewajiban yang bersifat etika  antara perusahaan dan masyarakat diperdebatkan.

2.      Professional ethics

Etika profesional mencakup keragaman/banyak masalah dan fenomena praktik etika bisnis yang timbul dari area fungsi-fungsi yang spesifik atau dalam relasi dengan profesi bisnis yang dikenal dengan accounting scandals.

3.      Ethics of (sales and) marketing

Pemasaran yang jauh melampaui informasi utama tentang produk dan akses ke suatu produk akan mencari celah memanipulasi nilai-nilai dan perilaku orang/konsumen. Etika pemasaran tumpangtindih secara ketat dengan media ethics, karena pemasaran menggunakan media besar-besaran. Namun,  media ethics adalah suatu topik besar dan di luar cakupan etika bisnis (Pricing: price fixing, price discrimination, price skimming).

4.      Ethics of human resource management

Etika dari  Human Resource Management (HRM) mencakup isu-isu yang muncul disekitar relasi antara employer-employee, seperti hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing.

Contoh:

  • Isu-isu diskriminasi termasuk diskiminasi berdasar usia  (ageism), gender, ras, agama, disability people/penyandang cacat, berat badan dan penampilan, sexual harrassment.
  • Isu-isu yang terkait dengan representasi dari pekerja dan  demokrasi di tempat kerja: union busting, strike breaking.
  • Isu-isu yang mempengaruhi privacy karyawan/pekerja >> workplace surveillance, drug testing.

5. Ethics of production

Daerah etika bisnis terkait dengan kewajiban suatu perusahaan untuk menjamin bahwa produk dan proses produksi tidak menyebabkan kerusakan. Beberapa dilema yang parah dalam area ini muncul dari fakta bahwa selamanya ada suatu derajad bahaya dalam suatu produk atau proses produksi dan sangat sulit untuk mendefinisikan suatu derajat yang dapat dibenarkan, atau derajad pembenaranyya akan tergantung pada perubahan kondisi dari teknologi atau perubahan persepsi sosial atau penerimaaan tingkat resiko.

6.      Ethics of intellectual property, knowledge & skills

Pengetahuan dan keterampilan merupakan sesuatu yang sangat berharga tetapi tidak mudah menjadi obyek yang dimiliki/kepemilikan.  Tidak selalu jelas siapa yang memiliki hak lebih besar terhadap suatu ide/gagasan: perusahaan yang melatih karyawan atau karyawan itu sendiri.

M.   Kesalingtergantungan antara Bisnis dan Masyarakat

Mungkin ada sebagian masyarakat yang belum mengenali apa itu etika dalam berbisnis. Bisa jadi masyarakat beranggapan bahwa berbisnis tidak perlu menggunakan etika, karena urusan etika hanya berlaku di masyarakat yang memiliki kultur budaya yang kuat. Ataupun etika hanya menjadi wilayah pribadi seseorang. Tetapi pada kenyataannya etika tetap saja masih berlaku dan banyak diterapkan di masyarakat itu sendiri. Bagaimana dengan di lingkungan perusahaan? Perusahaan juga sebuah organisasi yang memiliki struktur yang cukup jelas dalam pengelolaannya. Ada banyak interaksi antar pribadi maupun institusi yang terlibat di dalamnya. Dengan begitu kecenderungan untuk terjadinya konflik dan terbukanya penyelewengan sangat mungkin terjadi. Baik dalam tataran manajemen ataupun personal dalam setiap team maupun hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar. Untuk itu etika ternyata diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan, demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu kewajiban perusahaan adalah mengejar berbagai sasaran jangka panjang yang baik bagi masyarakat. Dua pandangan tanggung jawab sosial:

1.      Pandangan klasik

Tanggung jawab sosial adalah bahwa tanggung jawab sosial manajemen hanyalah memaksimalkan laba (profit oriented)Pada pandangan ini manajer mempunyai kewajiban menjalankan bisnis sesuai dengan kepentingan terbesar pemilik saham karena kepentingan pemilik saham adalah tujuan utama perusahaan.

2.      Pandangan sosial ekonomi

Tanggung jawab sosial manajemen bukan sekedar menghasilkan laba, tetapi juga mencakup melindungi dan meningkatkan kesejahteraan social. Pada pandangan ini berpendapat bahwa perusahaan bukan entitas independen yang bertanggung jawab hanya terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap masyarakat.

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain ialah:

  1. Pengendalian diri
  2. Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility)
  3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi
  4. Menciptakan persaingan yang sehat
  5. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”
  6. Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi)
  7. Mampu menyatakan yang benar itu benar
  8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha kebawah
  9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama
  10. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati

N.    Perkembangan dalam Etika Bisnis

Masalah etika bisnis menjadi fenomena global pada tahun 1990-an, etika bisnis telah menjadi fenomena global dan telah bersifat nasional, internasional, dan global seperti bisnis itu sendiri. Etika dalam dunia bisnis diperlukan untuk menjaga hubungan baik dan fairness dalam dunia bisnis. Etika bisnis mencapai status ilmiah dan akademis dengan identitas sendiri, pertama kali timbul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an.

Untuk memahami perkembangan etika bisnis De George membedakannya kepada lima periode:

1.      Situasi Dahulu

Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Pada masa ini masalah moral disekitar ekonomi dan bisnis disoroti dari sudut pandang teologi.

2.      Masa Peralihan: tahun 1960-an

Pada saat ini terjadi perkembangan baru yang dapat disebut sbagai prsiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis. Ditandai pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat (AS), revolusi mahasiswa (di ibukota Perancis), penolakan terhadap establishment (kemapanan).. Pada saat ini juga timbul anti konsumerisme. Hal ini memberi perhatian pada dunia pendidikan khususnya manajemen, yaitu dengan memasukan mata kuliah baru ke dalam kurikulum dengan nama busines and society and coorporate sosial responsibility, walaupun masih menggunakan pendekatan keilmuan yang beragam minus etika filosofis.

3.      Etika Bisnis Lahir di AS: tahun 1970-an

Terdapat dua faktor yang mendorong kelahiran etika bisnis pada tahun 1970-an yaitu:

  • Sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis
  • Terjadinya krisis moral yang dialami oleh dunia bisnis.

Pada saat ini mereka bekerja sama khususnya dengan ahli ekonomi dan manejemen dalam meneruskan tendensi etika terapan. Norman E. Bowie menyebutkan bahwa kelahiran etika bisnis ini disebabkan adanya kerjasama interdisipliner, yaitu pada konferesi perdana tentang etika bisnis yang diselanggarakan di universitas Kansas oleh philosophi Departemen bersama colledge of business pada bulan November 1974.

4.      Etika Bisnis Meluas ke Eropa: tahun 1980-an

Di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Hal ini pertama-tama ditandai dengan semakin banyaknya perguruan tinggi di Eropa Barat yang mencantumkan mata kuliah etika bisnis. Pada taun1987 didirkan pula European Ethics Nwork (EBEN) yang bertujuan menjadi forum pertemuan antara akademisi dari universitas, sekolah bisnis, para pengusaha dan wakil-wakil dari organisasi nasional dan internasional.

5.      Etika Bisnis menjadi Fenomena Global: tahun 1990-an

Etika bisnis telah hadir di Amerika Latin, ASIA, Eropa Timur dan kawasan dunia lainnya. Di Jepang yang aktif melakukan kajian etika bisnis adalah institute of moralogy pada universitas Reitaku di Kashiwa-Shi. Di india etika bisnis dipraktekan oleh manajemen center of human values yang didirikan oleh dewan direksi dari indian institute of manajemen di Kalkutta tahun 1992. Telah didirikan International Society for Business, Economics, and Ethics (ISBEE) pada 25-28 Juli 1996 di Tokyo.

Di indonesia sendiri pada beberapa perguruan tinggi terutama pada program pascasarjana telah diajarkan mata kuliah etika bisnis. Selain itu bermunculan pula organisasi-organisasi yang melakukan pengkajian khusus tentang etika bisnis misalnya lembaga studi dan pengembangan etika usaha indonesia (LSPEU Indonesia) di jakarta.

BAB III

Studi Kasus

 A.    Kasus Enron dan KAP Arthur Andersen

Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara InterNorth (penyalur gas alam melalui pipa) dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut, antara lain meliputi future transaction, trading commodity non energy dan kegiatan bisnis keuangan. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002 berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang di tandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking tujuh dari lima ratus perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di AS jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar US $ 31.2 milyar.

Sekilas analisis singkat dari kasus Enron, beberapa transaksi yang dilakukan Enron merupakan dana pinjaman yang diterima Enron yang dibuat menyerupai pendapatan, tanpa mencatat liabilitas dalam neraca perusahaan. Pinjaman ini dijaminkan dengan saham Enron yang bernilai $100 per lembar pada saat itu. Ketika kesepakatan transaksi secara serempak kian memburuk seiring dengan  jatuhnya harga saham Enron, perusahaan dirundung masalah. Para pemberi pinjaman mulai menarik kembali pinjaman-pinjamannya seiring berkurangnya harga saham Enron, dan perusahaan menemukan posisi akuntansinya kian meragukan untuk dipertahankan.

Setelah disadari Enron mengalami kebangkrutan, direksi menyepakati untuk menjual Enron kepada Dynegy Inc. dan Chevron Texaco Group seharga $8 juta dalam bentuk kas dan saham. Namun kemudian Dynegy Inc. menarik kembali keinginan mereka untuk membeli setelah rating kredit Enron merosot pada level terendah pada ahir November. Dewan direksi Enron ahirnya tidak dapat mencegah runtuhnya perusahaan Enron.

Enron kemudian menggunakan SPE (Entitas Bertujuan Kusus) untuk menyembunyikan jumlah hutang yang begitu banyak. Secara ringkas SPE dibuat untuk mebantu sebuah perusahaan untuk menjual asetnya. Karena SPE dapat menjalankan tujuan bisnis yang sah, Enron menggunakan sebuah jaringan SPE yang berbelit-belit, seiring dengan melakukan spekulasi dan lindung nilai yang tampak legal untuk menjaga jumlah hutang yang sangat besar dalam neraca Enron.

Isu independensi auditor juga terjadi dalam kasus ini seputar ketentuan jasa eksternal audit, internal audit, dan jasa konsultasi manajemen untuk klien yang sama. Dari kasus ini Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Mungkin saja pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andersen. Dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap independen tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Terlebih KAP Arthur Andersen tidak selayaknya menjadi penasehat atau konsultan (terlebih yang dibayar sangat mahal, diatas kewajaran) atas perusahaan yang menjadi klien auditnya. Karena perbuatan mereka inilah, kedua-duanya menuai kehancuran dimana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang milyaran dolar sedangakn KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap KAP tersebut, juga berdampak pada karyawan yang bekerja di KAP Arthur Andersen dimana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus ini.

Analogi “run on the bank” pun layak disandingkan untuk Enron dan Anderson.  “Run on the bank” terjadi apabila pelanggan bank dalam jumlah yang sangat besar menarik simpanan mereka, karena mereka percaya bank telah atau akan mengalami kebangkrutan. Analogi ini sangat valid untuk kasus Enron dan Anderson, dimana ketika kabar kecurangan akuntansi dan kebangkrutan  Enron telah menyeruak, para penanam modal dan pemberi kredit Enron menarik dananya, serta ketika keburukan etika dan independensi KAP Anderson terungkap, KAP kehilangan kliennya sampai ahirnya kedua Enron dan KAP Anderson bangkrut dan ditutup.

Meskipun bangkrutnya sebuah usaha menjadi tanggung jawab banyak pihak, dalam kedudukannya sebagai auditor, tanggung jawab Arthur Andersen dalam kasus Enron sangatlah besar. Berbeda dengan profesi lainnya, auditor independen bertanggung jawab memberikan assurance services. Sementara manajemen, dibantu pengacara, penasihat keuangan, dan konsultan, menyajiakn informasi keuangan, akuntan publik bertugas menilai apakah informasi keuangan itu dapat dipercaya atau tidak. Laku tidaknya informasi tentang kinerja suatu perusahaan sangat bergantung pada hasil penilaian akuntan public itu. Kata “publik” yang menyertai akuntan menunjukkan bahwa otoritasnya diberikan oleh publik dank arena itu tanggung jawabnya pun kepada publik (guarding publik interest). Kalau saja auditor Enron bekerja dengan penuh kehati-hatian (dual professional care), niscaya manipulasi yang dilakukan manajemen dapat dibongkar sejak dulu dan kerugian yang lebih besar dapat dicegah lebih dini.

B.     Kasus L\C Bank BNI

Menurut informasi di berbagai media, nasabah Bank BNI melakukan ekspor ke Kenya dan Nigeria, dan eksportir serta importir setuju menggunakan L/C sebagai mekanisme pembayaran. Kemudian, importir membuat aplikasi L/C di beberapa bank, di antaranya Ross Bank Switzerland, Citibank NA Singapura, Dubai Bank Kenya Ltd., Indian Bank Singapura, dan Middle East Bank Kenya. Bank-bank ini disebut issuing bank, yang ternyata bukan merupakan bank koresponden Bank BNI. Namun alasan ini bukan merupakan salah satu penyebab terjadinya kasus Bank BNI. Ini karena yang terpenting adalah otentifikasi (keabsahan) dari L/C tersebut, yang merupakan dasar utama untuk melakukan proses berikutnya.
Jika L/C yang diajukan adalah atas unjuk (sight), di sisi eksportir akan dikeluarkan wesel ekspor atas unjuk, tidak ada risiko bagi Bank BNI. Ini karena untuk wesel sight, ketika eksportir mengajukan dokumen ekspornya kepada Bank BNI, seketika itu juga pembayaran harus dilakukan kepada eksportir. Begitu juga, ketika Bank BNI meneruskan dokumen ekspor yang sight ini kepada bank importir, pembayaran harus dilaksanakan oleh bank importir ketika dokumen ekspor tersebut tiba ditangannya. Jika pilihan ini yang dilakukan, Bank BNI tidak akan mengalami kerugian apa-apa. Jelas, bukan pembiayaan tipe L/C ini yang dipilih, terbukti BNI mengalami kerugian yang sangat besar.

Selanjutnya, jika L/C yang diajukan adalah berjangka (usance L/C), di sisi eksportir akan dikeluarkan wesel ekspor berjangka (WEB), sebagai sarana untuk pelaksanaan akseptasi oleh issuing bank. Jika wesel ekspor itu diteruskan saja oleh Bank BNI (bank eksportir) kepada issuing bank, belum ada kewajiban apa-apa bagi Bank BNI. Dengan kata lain, belum ada potensi kerugian Bank BNI. Namun Bank BNI ternyata telah membeli WEB tersebut dengan diskonto, dan resiko muncul dari sini, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Di sinilah salah satu letak kesalahan Bank BNI.

Risiko ini diambil bukan tanpa alasan sama sekali tetapi adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah eksportirnya dalam rangka pembiayaan ekspornya yang berikut. Ada dua jenis alternatif pembiayaannya.

Pertama, eksportir yang merupakan nasabah BNI, datang ke bank dan bermaksud mendiskontokan wesel ekspor berjangkanya (menjual dengan cara diskonto). Kedua dia mengajukan pinjaman dalam bentuk pre-export loan dengan jaminan WEB. Karena BNI telah membeli WEB dengan cara diskonto, potensi kerugian muncul, jika importir tidak melakukan pembayaran atas WEB. Pihak issuing bank menolak untuk membayar kewajiban importir, jika mereka tidak mengakseptasi WEB.

Namun jika issuing bank melakukan akseptasi atas WEB, ia harus membayar kewajiban atas WEB itu saat jatuh tempo, dan BNI pun tidak menderita rugi apa-apa. Kasus yang terjadi adalah bahwa WEB tampaknya tidak diakseptasi oleh bank importir, sementara Bank BNI telah melakukan pembelian WEB dengan cara diskonto.

Potensi kerugian mengalir dari sisni. Kerugian menjadi riil, ketika WEB yang jatuh tempo tidak dibayar importir maupun issuing bank. Potensi kerugian semakin membesar, karena ekspor dilakukan ke negara yang risikonya tinggi (high country risk), seperti Nigeria dan Kenya. Nigeria merupakan negara yang masih diliputi perang saudara, sementara Kenya dikenal sebagai gudangnya para pencuci uang (money laundering) dan pemalsu uang. Ada kemungkinan pemerintah kedua negara ini sewaktu-waktu membekukan semua kewajiban luar negeri negaranya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A.    Kasus Enron dan Arthur Andersen

Dilihat dari Agency Theory, Andersen sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stockholder atau principal untuk memberikan suatu fairrness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agent dalam mengemban amanah dari principal. Pihak agent dalam hal ini manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya (self interest oriented) dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Lalu apa yang dituai oleh Enron dan KAP Andersen dari sebuah ketidak jujuran, kebohongan atau dari praktik bisnis yang tidak etis? Adalah hutang dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak disamping proses peradilan dan tuntutan hukum. Inilah yang kemudian mnejadi alasan mengapa banyak perusahaan mengakhiri hubungan meraka dengan Anderson.

Kurangnya integritas menyebabkan kehancuran yang tidak dapat diperbaiki bagi Anderson dan Enron. Pelajaran dari prinsip ini secara pribadi adalah bahwasanya ketidakjujuran dan pelanggaran etika pasti akan menghancurkan setiap pihak yang melakukannya. Menurut teori fraud ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, manipulasi, korupsi, dan sebagainya (perilaku tidak etis), yaitu opportunity, pressure, dan rationalization. Ketiga hal tersebut akan dapat kita hindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya, karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik (public trust). Praktik bisnis Enron yang menjadikannya bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak. Pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal pada umumnya (social impact).

Dari kasus ini banyak terjadi perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis paling mengemuka adalah terjadinya perilaku moral hazard, diantaranya manipulasi laporan keuangan untuk menunjukkan seolah-olah kinerja perusahaan baik dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor.

Yang harus dilakukan oleh profesi akuntan untuk mengeliminasi rintangan ini adalah dengan menyempurnakan peraturan-peraturan yang dapat mengantisipasi hal ini dan mengutamakan penegakan moral dan etika dalam pekerjaan audit. Profesi akuntan publik saat ini sedang mendapatkan sorotan tajam bahkan sinis dari masyarakat umum akibat terjadinya skandal-skandal besar di negara maju seperti AS yaitu kasus Enron. Akibat kasus-kasus tersebut kini kredibilitas akuntan publik menjadi jatuh terutama disebabkan oleh keterlibatan Arthur Andersen salah satu KAP terbesar di dunia di dalam skandal tersebut. Akuntan Publik tidak lagi dipandang sebagai profesi yang unik melainkan sebagai industri yang tidak lepas dari kepentingan bisnis yang sempit.

B.     Dampak Akibat Kasus Enron dan KAP Andersen

Kasus ini mempunyai implikasi terhadap pembaharuan tatanan kondisi maupun regulasi praktik bisnis di Amerika Serikat antara lain :

  1. Pemerintah AS menerbitkan Sarbanes-Oxley Act (SOX) untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Selain itu, dibentuk pula PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) yang bertugas:
    • Mendaftar KAP yang mengaudit perusahaan publik
    • Menetapkan atau mengadopsi standar audit, pengendalian
      mutu, etika, independensi dan standar lain yang berkaitan dengan audit perusahaan publik
    • Menyelidiki KAP dan karyawannya, melakukan disciplinary hearings, dan mengenakan sanksi jika perlu
    • Melaksanakan kewajiban lain yang diperlukan untuk meningkatkan standar professional di KAP
    • Meningkatkan ketaatan terhadap SOX, peraturan-peraturan PCAOB, standar professional, peraturan pasar modal yang berkaitan dengan audit perusahaan publik.

2. Perubahan-perubahan yang ditentukan dalam Sarbanes-Oxley Act

  • Untuk menjamin independensi auditor, maka KAP dilarang
    memberikan jasa non audit kepada perusahaan yang diaudit. Berikut ini adalah sejumlah jasa non audit yang dilarang:
    1. Pembukuan dan jasa lain yang berkaitan.
    2. Desain dan implementasi sistem informasi keuangan.
    3. Jasa appraisal dan valuation
    4. Opini fairness
    5. Fungsi-fungsi berkaitan dengan jasa manajemen
    6. Broker, dealer, dan penasihat investasi.
  • Membutuhkan persetujuan dari audit committee perusahaan
    sebelum melakukan audit. Setiap perusahaan memiliki audit committee ini karena definisinya diperluas, yaitu jika tidak ada, maka seluruh dewan komisaris menjadi audit committee.
  • Melarang KAP memberikan jasa audit jika audit partnernya telah memberikan jasa audit tersebut selama lima tahun berturut-turut kepada klien tersebut.
  • KAP harus segera membuat laporan kepada audit committee
    yang menunjukkan kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan, alternatif perlakuan-perlakuan akuntansi yang sesuai standar dan telah dibicarakan dengan manajemen perusahaan, pemilihannya oleh manajemen dan preferensi auditor.
  • KAP dilarang memberikan jasa audit jika CEO, CFO, chief accounting officer, controller klien sebelumnya bekerja di KAP
    tersebut dan mengaudit klien tersebut setahun sebelumnya.

3. SOX melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan bangkrut. Selain itu, kini CEO dan CFO harus membuat surat pernyataan bahwa laporan keuangan yang mereka laporkan adalah sesuai dengan peraturan SEC dan semua informasi yang dilaporkan adalah wajar dan tidak ada kesalahan material. Sebagai tambahan, menjadi semakin banyak ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran ini.

4. International Federation Accountants (IFAC), pada akhir tahun 2001 merevisi kode etik bagi para akuntan yang bekerja agar menjadi whitstleblower sebagai berikut “para profesional dituntut bukan hanya bersikap profesional dalam kaidah-kaidah aturan profesi saja tetapi profesional juga dalam menyatakan kebenaran pada saat masyarakat akan dirugikan atau ada tindakan-tindakan perusahaan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku”.

5. AICPA dan The Big Five KAP di Amerika mendukung inisiatif Reform yang melarang KAP untuk menawarkan jasa internal audit dan jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan yang menjadi klien audit KAP yang bersangkutan.

6. Jhon Whitehead dan Ira Millstein, ketua bersama Blue Ribbon Committe SEC, mengeluarkan rekomendasi tentang perlunya kongres menyusun Undang-Undang yang mengharuskan perusahaan Go Public melaksanakan dan melaporkan ketaatanyan terhadap pedoman corporate governance.

7. Securities Exchange Commission (SEC) dan New York Stock Exchange (NYSE) menyerukan bahwa auditor internal harus lebih mempertajam peran dalam pemeriksaan ketaatan, mengelola resiko, dan mengembangkan operasi bisnis, dan setiap perusahaan diwajibkan untuk memiliki fungsi audit intern (James : 2003).

C.    Kesimpulan Kasus Enron dan Arthur Andersen

Pihak manajemen Enron telah melakukan berbagai macam pelanggaran praktik bisnis yang sehat melakukan (deception, discrimination of information, coercion, bribery) dan keluar dari prinsip good corporate governance. Akhirnya Enron harus menuai suatu kehancuran yang tragis dengan meninggalkan hutang milyaran dolar.

KAP Andersen sebagai pihak yang seharusnya menjunjung tinggi independensi, dan profesionalisme telah melakukan pelanggaran kode etik profesi dan ingkar dari tanggungjawab terhadap profesi maupun masyarakat diantaranya melalui deception, discrimination of information, coercion, bribery. Akhirnya KAP Andersen di tutup disamping harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum.

Tindakan yang tidak bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik (public trust). Praktik bisnis Enron yang menjadikannya bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak. Andersen sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stockholder untuk memberikan suatu informasi yang benar mengenai pertanggungjawaban dari pihak agent dalam mengemban amanah dari stockholder. Pihak manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya (self interest oriented) dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat.

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

Tanggung jawab seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien individual atau pemberi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan harus mengikuti standar profesi yang dititik-beratkan pada kepentingan publik, misalnya: auditor independen membantu memelihara integritas dan efisiensi dari laporan keuangan yang disajikan kepada lembaga keuangan untuk mendukung pemberian pinjaman dan kepada pemegang saham untuk memperoleh modal; eksekutif keuangan bekerja di berbagai bidang akuntansi manajemen dalam organisasi dan memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya organisasi; auditor intern memberikan keyakinan tentang sistem pengendalian internal yang baik untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan dari pemberi kerja kepada pihak luar.

D.     Kasus L/C Bank BNI

Dari pembahasan kasus L/C, dapat disimpulkan bahwa ekspor yang telah dilaksanakan oleh eskportir nasabah Bank BNI bisa jadi bukan ekspor fiktif. Hanya saja, karena WEB tidak diakseptasi oleh bank importir, posisi Bank BNI menjadi terbuka, berisiko, dan tanpa cover, yang pada akhirnya berpotensi untuk menderita rugi Rp1,7 triliun.

Muncul pertanyaan, bagaimana langkah untuk mengantisipasi agar kerugian yang sama tidak terulang? Pertama, pembiayaan ekspor hendaknya diarahkan kepada negosiasi wesel ekspor atas unjuk (sight), karena wesel eskspor jenis ini dijamin pasti dibayar oleh bank importir, sekalipun ia bukan bank koresponden (sebagaimana diatur UCP 500). Kedua, jika wesel ekspor adalah berjangka, hendaknya dimintakan akseptasi kepada bank importir, sehingga pembayarannya pada saat wesel jatuh tempo dari bank importir menjadi terjamin. Artinya, ketika dokumen ekspor dan WEB diterima, seketika itu juga bank importir melaksanakan pembayaran ke bank eksportir.

1. Importir (Pembeli)

Importir, atau pihak pembeli, merupakan pihak yang mengeluarkan letter of credit, maksudnya, mengeluarkan perjanjian untuk membayar sejumlah uang kepada pihak eksportir (penjual), ketika seluruh tanggung jawabnya telah dipenuhi. Umumnya, harus ada jaminan terhadap kredibilitas pihak importir, untuk menghindari kaburnya pembeli dari tanggung jawab.

2. Eksportir (Penjual)

Eksportir, atau pihak penjual, adalah tujuan dari terbitnya letter of credit, maksudnya, pihak eksportir akan menerima pembayaran melalui letter of credit tersebut ketika seluruh tanggung jawabnya telah diselesaikan. Ketika akan mengklaim pembayaran melalui letter of credit tersebut, pihak eksportir harus mampu menunjukkan semua dokumen yang dipersyaratkan.

3. Bank Eksportir

Perbankan yang menyediakan layanan jasa ekspor kepada nasabah untuk transaksiekspor.
Contoh: Bank Mandiri, Panin Bank, Bank Antardaerah, Bank ICBC.

4. Bank Importir

Perbankan yang menyediakan layanan jasa impor kepada nasabah untuk transaksi impor.
Contoh : Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Danamon, Rabobank, Bank BCA

Dokumennya:

1. Dokumen transportasi (transport document).

Bila pengiriman barang via laut maka dokumen yang diperlukan adalah bill of lading (B/L) dengan penerbit shipping company. Sedangkan pengiriman via udaya berjenis airway bill (AWB) yang diterbitkan oleh maskapai penerbangan.

2. Surat keterangan asal (SKA/certificate of origin) yang menerangkan keaslian barang diterbitkan oleh instansi penerbit surat keterangan asal (IPSKA)

3. Insurance certificate yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi

4. Inspection certificate yang diterbitkan instansi independen atau buyer’s agent

5. Fumigation Certificate, phyto-sanitary certificate, dan sanitary certificate seperti yang diterbitkan oleh Sucofindo.

DAFTAR PUSTAKA

Frederick D.S. Choi, dan Gary K. Meek, International Accounting, Jakarta: Salemba Empat, 2005.

http://akuntonom.wordpress.com/2013/02/11/3/

http://anggipericles.wordpress.com/category/akuntansi-internasional/

http://devykhodijah27.blogspot.com/

emmy.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/17734/bab+1.ppt

http://diaryintan.wordpress.com/2011/02/24/akuntansi-internasional/

http://steffyjulianti.wordpress.com/2011/10/10/etika-profesi-akuntansi-lokal-dan-internasional/

http://vanezintania.wordpress.com/2013/01/09/tugas-4-etika-profesi-akuntasi/

http://vicryblog.blogspot.com/2012/11/prinsip-etika-akuntansi.html

http://uwiiii.wordpress.com/2009/11/14/kasus-enron-dan-kap-arthur-andersen/

Leave a comment

Global Warming and Water Quality

Every day, we are bombarded with news from a variety of sources: from newspapers to Web

sites to television to friends. With the 24-hour news cycle, it can be difficult for the average

person to filter through all this information. This can be even more frustrating when it comes to news that directly impacts you and your family.

With the flood of information on global warming and its effects on the environment, it can seem as if the average consumer is being left out. The news tends to concentrate more on the macro level and not specifically on how global warming does and can affect individuals and families.

Families throughout the country enjoy the outdoors-boating, swimming, camping, hiking, etc. But with the potential damage that global climate change can have on our outdoor fun, it’s essential for us all to understand the extent of the damage that could occur.

 

What is the impact, if any, of global warming on water quality? Is the impact detrimental or

negligible? How is the average family affected by the effects of global climate change?

 

According to the U.S. Environmental Protection Agency, the impact of global warming on water

quality could be substantial. In a report titled“Environmental Quality and Recreation,”

some of their findings demonstrate just how important protecting the environment is. Here

are some of the study’s findings:

If river flows decrease and temperatures continue to rise (as a result of global climate change), water quality in the nation’s rivers, bays and lakes could suffer. In rivers where the flows decrease, “pollution concentrations will rise because there will be less water to dilute the pollutants.”

This would ultimately require sewage treatments plants and other water pollution controls to be

upgraded-in an effort to protect against the quantity of pollutants. The cost for these upgrades would be substantial.

Some argue that global warming will lead to increased severity of storms. In this case, with even more severe rainstorms, chemical runoff from farms, lawns, streets-and into lakes, rivers and bays-would increase. This increase would result in a myriad of additional problems.

If the amount of dissolved oxygen in the nation’s water system is reduced, it could effectively suffocate fish, thus impacting a food source for many Americans.

 

“Climate change could increase the salinity of some water bodies” (same source as above).

These and a host of other problems from global climate change will affect the nation’s water

quality. With something as vital at the nation’s water, it’s critical average consumers know as

much as possible, thus increasing their ability to protect themselves and their families.

Leave a comment

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.